TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjajaki peluang berkoalisi dengan sejumlah partai yang tergabung dalam barisan koalisi Prabowo Subianto. Juru bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan peluang itu dibangun guna memuluskan syarat pengajuan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: PPP Sebut 3 Kesalahan Fatal Koalisi Jokowi-JK)

Aturan yang termuat dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebut formasi pimpinan yang terdiri dari lima orang harus berasal dari fraksi yang berbeda. Sementara koalisi yang digagas PDIP baru didukung empat partai. "Kami masih terus melobi agar ada tambahan partai yang bergabung," ujar Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Selasa, 30 September 2014.

Menurut Eva, peluang koalisi saat ini tengah dijajaki dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Dukungan dari dua partai tersebut dinilai strategis guna menjamin dukungan mayoritas anggota Dewan terpilih. (Baca: Puan Klaim PPP Bagian dari Koalisi Jokowi-JK)

Ada pun PDIP tak akan ngotot menggandeng Demokrat lantaran partai tersebut memilih netral. "Yang kami inginkan PAN dan PPP. Kalau Demokrat agak berat. Mereka kan sejak awal sudah deklarasi tidak akan ngeblok. Tapi itu bisa saja terjadi kalau ketuanya sudah berganti,"katanya. (Baca: PDIP Beri Sinyal Dua Partai Merapat)

Eva mengakui partainya menjanjikan mahar yang menggiurkan bagi kedua partai tersebut. Beberapa di antaranya adalah dukungan untuk menduduki jabatan wakil ketua DPR dan sejumlah alat kelengkapan DPR. Boleh jadi dukungan itu berbuah kepercayaan untuk menduduki pos kementerian tertentu jika direstui presiden terpilih, Joko Widodo. "Mahar seperti itu wajar, asalkan tidak meminta di luar kemampuan."

RIKY FERDIANTO