Presiden Tajikistan Emomali Rahmon.

DUSHANBE, KOMPAS.com — Ulama terkemuka Tajikistan mengeluarkan fatwa yang melarang siapa pun mengkritik rezim pemerintah negeri bekas Uni Soviet itu. Menurut fatwa ini, mengkritik pemerintah sama dengan melakukan dosa besar.

"Pusat Islam Tajikistan mengeluarkan sebuah fatwa baru yang menyatakan kritik kepada pemerintah adalah sebuah dosa besar," kata ulama besar Saidmukarram Abdulkodirzoda.

"Kritik kepada pemerintah menggerus kepercayaan kepada pemerintah," Abdulkodirzoda melanjutkan.

Sejumlah pakar agama Tajikistan mengatakan, fatwa itu dibuat dengan persetujuan pemerintah sambil menambahkan bahwa sebagian besar umat Muslim moderat tidak akan menanggapi fatwa itu.

Kelompok oposisi yang dimotori Partai Kebangkitan Islam mengatakan, fatwa tersebut "didiktekan pemerintah" negeri berpenduduk 8,5 juta jiwa itu.

"Kini bahkan para pemimpin agama ingin menjahit mulut jurnalis dan mereka yang ingin mengekspresikan diri secara bebas dalam sebuah negara demokratis yang sekuler," kata seorang jurnalis harian oposisi yang tak ingin disebutkan namanya.

"Kini sangat berbahaya menyatakan kebenaran. Apa yang akan terjadi kepada kami," tambah jurnalis itu.

Selain mengeluarkan fatwa kontroversial itu, para ulama Tajikistan juga memperingatkan warganya agar tidak menjalin hubungan dengan organisasi internasional atau media massa yang dinilai akan mengganggu stabilitas negara dan dunia.

"Mereka yang menghasut dan mengajak warga menentang pemerintah akan merasakan hukuman dari Tuhan," tambah Abdulkadirzoda.

Pemerintah Tajikistan kini tengah mewaspadai apa yang mereka lihat sebagai radikalisasi para pemuda Muslim di tengah meningkatnya angka pengangguran di negeri bekas Uni Soviet yang paling miskin itu.

Tahun lalu, pemerintah menahan 100 orang dan memenjarakan enam di antaranya setelah orang-orang mendapatkan pelatihan dari berbagai kelompok militan di Suriah. Dalam tiga bulan terakhir, 10 warga Tajikistan tewas dalam perang Suriah.

Sejak 1992, Tajikistan dipimpin Presiden Emomali Rakhmon, yang naik ke pucuk pimpinan negeri itu di tengah perang saudara antara pemerintah komunis yang didukung Moskwa melawan oposisi Islam.

Meski akhirnya perjanjian damai ditandatangani pada 1997, tetapi negeri yang berbatasan dengan Afganistan ini masih dirundung masalah keamanan yang dipicu para pemberontak Islam.

Sumber : http://internasional.kompas.com/read...dap.Pemerintah