- Beranda
- Berita dan Politik
UU Pilkada, Politik Cuci Tangan dan Kado Buruk SBY Jelang Lengser
...
TS
mubarak.zimah
UU Pilkada, Politik Cuci Tangan dan Kado Buruk SBY Jelang Lengser
Jakarta - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa dianggap sebagai wujud politik cuci tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD).
Hal itu dinilai sebagai kado terburuk yang pernah dibuat oleh seorang presiden yang akan lengser dari jabatannya.
"Seperti sudah diduga, PD akhirnya memainkan politik cuci tangan. Dengan sengaja menaikkan isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tak ada yang baru. Lalu dengan alasan bahwa pilihan-pilihan mereka tidak diakomodasi, PD memilih jalan abstain," kata Ray di Jakarta, Jumat (26/9).
Dengan memilih abstain dan walk out dari rapat paripurna, kata Ray, artinya PD telah menjadikan pilihan pilkada di DPRD menjadi mulus.
"Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD seperti ini sudah terbaca sejak awal," katanya.
Apalagi, lanjutnya, sebenarnya hampir semua subtansi dari 10 poin PD itu sudah disepakati dalam draf RUU, dan juga sudah didesakkan Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah di dalam proses pembahasan.
Dengan walk out, Fraksi PD dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin.
Pada titik itu, kata Ray, lagi-lagi SBY sebagai kepala pemerintahan dan Ketum PD, saling menafikkan dirinya sendiri. Melalui Mendagri, ia setuju Pilkada tanpa embel-embel 10 poin. Tapi melalui Fraksi PD, tak setuju pilkada langsung tanpa 10 poin.
Dengan demikian, cara berpolitik ala SBY itu jelas jauh dari kesantunan dan jauh pula dari upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi.
Bagi Ray, dengan kelakuannya itu, SBY memainkan politik "lain di bibir lain di hati serta tindakan". Dan itu hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan.
SBY seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Dan teganya, pada saat yang sama, SBY terus-terusan memupuk citra sebagai penegak demokrasi di mata dunia.
"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada banyak tindakannya, SBY sedang mengembalikan pada era Orde Baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," tegas Ray.
"Bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan politik cuci tangan SBY. Sayang, di ujung masa bakti anggota Fraksi PD dan presiden SBY, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung. Dan rakyat tentu saja tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," tandas Ray.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...g-lengser.html
Hal itu dinilai sebagai kado terburuk yang pernah dibuat oleh seorang presiden yang akan lengser dari jabatannya.
"Seperti sudah diduga, PD akhirnya memainkan politik cuci tangan. Dengan sengaja menaikkan isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tak ada yang baru. Lalu dengan alasan bahwa pilihan-pilihan mereka tidak diakomodasi, PD memilih jalan abstain," kata Ray di Jakarta, Jumat (26/9).
Dengan memilih abstain dan walk out dari rapat paripurna, kata Ray, artinya PD telah menjadikan pilihan pilkada di DPRD menjadi mulus.
"Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD seperti ini sudah terbaca sejak awal," katanya.
Apalagi, lanjutnya, sebenarnya hampir semua subtansi dari 10 poin PD itu sudah disepakati dalam draf RUU, dan juga sudah didesakkan Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah di dalam proses pembahasan.
Dengan walk out, Fraksi PD dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin.
Pada titik itu, kata Ray, lagi-lagi SBY sebagai kepala pemerintahan dan Ketum PD, saling menafikkan dirinya sendiri. Melalui Mendagri, ia setuju Pilkada tanpa embel-embel 10 poin. Tapi melalui Fraksi PD, tak setuju pilkada langsung tanpa 10 poin.
Dengan demikian, cara berpolitik ala SBY itu jelas jauh dari kesantunan dan jauh pula dari upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi.
Bagi Ray, dengan kelakuannya itu, SBY memainkan politik "lain di bibir lain di hati serta tindakan". Dan itu hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan.
SBY seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Dan teganya, pada saat yang sama, SBY terus-terusan memupuk citra sebagai penegak demokrasi di mata dunia.
"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada banyak tindakannya, SBY sedang mengembalikan pada era Orde Baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," tegas Ray.
"Bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan politik cuci tangan SBY. Sayang, di ujung masa bakti anggota Fraksi PD dan presiden SBY, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung. Dan rakyat tentu saja tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," tandas Ray.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...g-lengser.html
0
2.2K
30
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
696KThread•59.4KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya