Indonesia selevel sama AS dan UK dalam konteks transparansi data. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah memiliki portal data terbuka yang bisa diakses di
Masyarakat Bisa Akses Seluruh Data Pemerintah Lewat Portal Ini
JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) meluncurkan "Portal Data Indonesia" lewat acara "Indonesia 2.0: Kolaborasi untuk Inovasi" di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Portal yang bisa diakses lewat tautan
http://data.idtersebut berisi data resmi pemerintah. Hingga hari ini, sudah ada sekitar 700 kumpulan data dari 23 institusi yang telah dihimpun dan dipublikasikan di portal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan dua instansi pelopor yang telah menyerahkan datanya.
Dalam portal tersebut tersedia data di bidang ekonomi, pendidikan, kependudukan, energi, kesehatan, dan pengadaan. Tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sendiri, data tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu jurnalis, pebisnis, pedagang, bahkan mahasiswa yang membutuhkan data.
Direktur UKP4, Mardianto Jatna menggarisbawahi penggunaan data tersebut oleh pemerintah sendiri. Menurutnya, adanya keterbukaan bisa mendorong kevalidan data dari tiap kementerian.
"Bisa dibayangkan, ketika data ini di-publish, yang sebelumnya ada di kementerian a, kementerian b, kadang-kadang data ini barangnya sama, tapi sebetulnya ketika dilakukan, kerja sendiri-sendiri. Ketika membuat kebijakan, ini menjadi sulit karena datanya masing-masing," ujar Mardianto.
Seringkali ditemukan, masing-masing kementerian menunda pengambilan keputusan lantaran berdalih tengah menghimpun data. Misalnya, ketika berencana meningkatkan batasan harga rumah penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas data. Karena, ada data yang tidak konsisten antara satu kementerian dengan kementerian," imbuhnya.
Tidak hanya merilis data, Mardianto mengungkapkan bahwa pihaknya juga menargetkan perbaikan data. Jika data sudah benar, maka kebijakan yang dihasilkan berbasis data diharapkan bisa mendorong pertumbuhan, termasuk pertumbuhan ekonomi.
"Bagaimana bisa mengeluarkan kebijakan yang baik, kalau datanya tidak lengkap, tidak konsisten satu dengan yang lainnya. Dengan data ini dibuka, kita harapkan masyarakat ini bisa berpartisipasi. Kalau ada data yang salah, atau data berbeda, masyarakat bisa memberikan komentar kok datanya tidak benar," pungkasnya.
