PPP, PAN, dan Demokrat Diprediksi Akan Tergoda Kursi Menteri Jokowi
Rabu, 17 September 2014 | 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jatah 16 kursi menteri yang sudah disiapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk kader partai politik diyakini akan membuat parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tergoda.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat merupakan tiga partai yang paling mudah dirayu. PPP, kata dia, adalah partai pertama yang paling berpeluang bergabung dalam koalisi pemerintah karena saat ini sedang mengalami konflik internal.

Hamdi meyakini, pascakonflik, partai berlambang kabah itu akan segera mengalihkan dukungannya. (Baca: Drama Politik PPP)

"PPP juga kan sejak dulu saat menentukan dukungan di pilpres juga sudah terpecah, karena hanya Suryadharma ke Prabowo," kata Hamdi di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) sore.

Partai kedua yang berpeluang ikut bergabung, kata Hamdi, adalah PAN. Dia menilai, PAN juga sejak awal ragu dalam menentukan langkah koalisi saat pilpres lalu. Dia memprediksi, hal serupa akan kembali terulang.

"Waktu itu karena hanya dapat posisi wapres dari Hatta Rajasa saja mereka ke Prabowo. Sekarang kan sudah tidak bisa dapat wapres," ujarnya.

Terakhir, lanjut Hamdi, Partai Demokrat yang selama ini setengah hati berada di Koalisi Merah Putih. Hamdi menjelaskan, sikap Demokrat yang sejak awal menyatakan akan menjadi penyeimbang menandakan keinginan mereka untuk bermain dua kaki.

Adapun sisanya, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, menurut prediksi Hamdi, tak akan tergoda kursi menteri karena memiliki ideologi yang bertolak belakang dengan Jokowi-JK. "Sudah susah kalau itu, sudah beda jauh ideologinya, bahkan cenderung sudah saling tidak suka," ujar Hamdi.
http://nasional.kompas.com/read/2014...Menteri.Jokowi


Rakernas PDIP
PAN-PPP Hadir di Rakernas, PDIP Yakin Dapat Teman Koalisi Baru
Sabtu, 20/09/2014 01:04 WIB

Semarang - Kehadiran petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Rakernas, berdampak positif bagi PDI Perjuangan. PDIP yakin segera mendapat parpol koalisi baru.

"Jangankan sebelum 20 Oktober, menjelang 1 Oktober kita harap segala formulasi tentang konfigurasi kekuasaan politik yang mencerminkan semangat politik gotong royong dapat terwujud," ujar Hasto di sela Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Jateng, Jumat (19/9/2014).

Kehadiran PPP dan PAN menurut Hasto menunjukkan semangat kebersamaan untuk membantu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Di posisi strategis ini kehadiran PAN dan PPP merupakan suatu hal yang menunjukan spoirt gotong royong terwujud," sambungnya.

Dia berharap silaturahmi politik dengan kehadiran PAN dan PPP dapat berlanjut dengan kerjasama politik. Komunikasi menurut Hasto akan dilanjutkan. "Sehingga kerjasama di parlemen pemerintahan akan semakin terbuka. Momentum gotong royong untu menunjukan Jokowi-JK pemimpin rakyat seluruh Indonesia,"sambungnya.

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya menegaskan partainya terbuka bila ada parpol di luar pengusung Jokowi-JK hendak bergabung mendukung pemerintahan. Kerjasama antarparpol dinilai penting untuk menyukseskan kerja pemerintahan.

"Ya mudah-mudahan, Insya Allah.," kata Mega menjawab pertanyaan peluang kerjasama politik dengan kehadiran PAN-PPP.

Namun Mega menolak kerjasama ini disebut sebagai koalisi. Menurutnya sejak awal pencalonan Jokowi, tidak ada istilah koalisi bagi parpol pendukung. "Yang pertama kita tidak pernah mengatakan ada koalisi, yang ada adalah kebersamaa. Sama-sama kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Dan seperti yang juga berulang kali Pak Jokowi katakan, bahwa tidak ada negosiasi dan sebagainya, sambung Mega.
http://news.detik.com/read/2014/09/2...aru?n991103605


Golkar: Jokowi Tak Ingkar Soal Bagi Kursi Menteri
RABU, 17 SEPTEMBER 2014 | 20:43 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Syamsul Bachri mengatakan tidak tepat bila presiden terpilih Joko Widodo disebut ingkar janji perihal pembagian kursi menteri untuk partai dalam pemerintah mendatang. "Harus diingat kalau dalam politik cepat sekali mengalami perubahan," kata Syamsul saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 September 2014.

Menurut Syamsul, Jokowi pasti telah memikirkan hal yang terbaik bagi kabinetnya mendatang. "Dalam memutuskan itu, Jokowi pasti juga telah kompromi dengan berbagai pihak," katanya. (Baca: Begini Arsitektur Kabinet Jokowi-JK)

Sebelumnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla menyatakan tidak akan membagi-bagi kursi kepada partai politik dalam pemerintah mendatang. Tapi, beberapa hari lalu, Jokowi mengumumkan pembagian kursi menteri dalam dua bagian, yaitu 16 kursi untuk kalangan profesional partai dan 18 kursi untuk kalangan profesional murni.

Selain itu, menurut Syamsul, perubahan kebijakan dalam perjalanan politik memang lumrah. "Pasti kerap ada perubahan, tapi tujuan akhir harus tetap sama," katanya. Karena itu, pembagian kursi menteri ini tidak harus dipermasalahkan. "Asalkan tujuan akhir jelas untuk kebaikan rakyat," ujar Syamsul.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...-Kursi-Menteri

------------------------------

Hanya PKS yang "kuat iman", tak gampang tergoda godaan kursi menteri ... soalnya emang kagak ditawari Jokowi dan Megawati sih!