Keputusan presiden terpilih Jokowi untuk membagi hampir separuh kursi menteri untuk kader parpol profesional dinilai sebagai pengingkaran terhadap janji kampanye. Untuk diketahui menurut sumber www.iklancapres.org telah melansir dana kampanye Jokowi sebesar Rp 61,94 milyar untuk beriklan di media massa. Jelas dana yang banyak untuk berkampanye di media massa ini harus di ikuti pula dengan tanggung jawabnya merealisasikan janji-janji kampanye tersebut.

Namun Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan pilihan Jokowi untuk bagi-bagi jabatan telah melukai hati pendukungnya.

"Kemarin saat kampanye, Jokowi keras mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi. Jokowi berjanji akan membentuk kabinet tanpa mempertimbangkan pertimbangan politik seperti komposisi partai. Sekarang itu terbukti hanya janji manis saat kampanye," ujar Jajat di Jakarta, Selasa (rmol.co 16/9).

Keputusan Jokowi untuk melanggar berbagai janji kampanyenya, di antaranya dukungan untuk meningkatkan harga BBM, pembagian kursi kepada kader partai politik pengusung Jokowi-JK, pemberian mandat kepada Hendropriyono untuk menjadi penasehat Tim Transisi walau pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM telah menggerus dukungan masyarakat terhadap Jokowi.

"Jika Pemilu diadakan hari ini, saya yakin Jokowi-JK hanya akan mendapatkan 20 sampai dengan 25 persen suara melawan Prabowo-Hatta. Sudah terlalu banyak janji kampanye Jokowi yang ia langgar," tutup Jajat.