Tak sekali dua kali Joko Widodo dalam masa kampanye melontarkan komitmennya untuk membangun suatu kabinet pemerintahan yang mengedepankan profesionalisme. Janji ini ditagih seiring pengumuman terbaru Jokowi untuk memberikan banyak ruang bagi kalangan partai politik di pemerintahan.

Memang selama ini di Indonesia koalisi dijalin dengan pola power sharing. Selalu ada bagi-bagi jatah menteri. Setelah seorang capres menang, berbagai pertemuan dilakukan untuk deal kursi menteri.

Di masa kampanye Pilpres 2014 kemarin, Joko Widodo yang telah menghabiskan dana Rp 61,94 milyar untuk berkampanye iklan di media massa ( www.iklancapres.org ) tampil membawa angin segar. Dia menyatakan komitmennya untuk membentuk kabinet yang bebas dari aksi bagi-bagi kursi.

Kala itu, meski banyak yang meragukan mengenai konsep anti bagi-bagi kursi di kabinet ini, Jokowi tetap optimistis. Rasa percaya diri mantan Walikota Solo ini timbul lantaran dia pernah menerapkan pendekatan serupa.

Belakangan, setelah dinyatakan memenangi Pilpres oleh KPU dan dikuatkan MK, Jokowi mulai menyusun kabinetnya. Dan pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI ini pun mulai menata komposisi kabinetnya. Hasilnya, Jokowi mengumumkan pemerintahannya akan diisi 18 orang profesional dan 16 orang profesional parpol.

Komposisi di atas dianggap tidak mencerminkan 'pemerintahan profesional' yang digaungkan Jokowi sejak awal. Nyaris setengah dari komposisi kabinet akan dihuni oleh orang-orang yang berlatar belakang partai politik, sekali pun nantinya mereka melepaskan jabatan mereka di partai. Sebanyak 16 pos dari total 34 kementerian atau 47 persen dianggap sebagai jumlah yang terlalu banyak untuk ukuran kabinet yang diklaim dibentuk tanpa bagi-bagi jatah menteri.

Jadi, kemanakah larinya janji-janji profesionalisme itu?