Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, mengatakan pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal dalam menyelesaikan kasus HAM.

"Selama sepuluh tahun memerintah tidak ada satu pun yang selesai," kata Haris di Kontras dalam diskusi publik, Kamis, 11 September 2014

Menurut Haris, keinginan keluarga korban HAM dari dulu sampai sekarang hanya satu, yaitu keadilan. "Itu saja, tapi sepuluh tahun ini tak ada hasilnya," kata dia.

Sebelumnya, selama ini kasus HAM di Indonesia tidak pernah ada penyelesaian. Padahal pelanggaran HAM telah banyak terjadi. Misalnya, kasus Munir Said Thalib pada 7 September 2004, kasus Tanjung Priok pada 12 September 1984, dan kasus Semanggi II pada 24 September 1999.

Pemerintahan Jokowi nantinya diharapkan dapat menuntaskan kasus HAM ini. Apalagi dalam visi dan misi ketika kampanye di media massa yang menghabiskan dana Rp 61,94 milyar saat Pilpres 2014 ( iklancapres.org ), Jokowi menjanjikan penyelesaian kasus HAM.

Hal yang sama dikatakan juga oleh Pengamat Politik LIPI, Syamsuddin Haris, mengenai kegagalan pemerintahan SBY dalam penyelesaian kasus HAM. "Itu utang politik SBY," kata Syamsuddin. Utang politik yang ternyata tidak dapat diselesaikan dalam waktu sepuluh tahun.

Karena itu, katanya, kegagalan atau utang politik di Pemerintahan SBY jangan tidak lunas lagi dalam Pemerintahan Joko Widodo. "Jokowi harus berjuang untuk tuntaskan pekerjaan rumah ini," kata Haris. "Jangan sampai dibawa lagi untuk presiden 2019," ujarnya.

Sumber: www.iklancapres.org www.tempo.co