Joko Widodo pernah menegaskan jika jadi presiden nanti, ia tak akan bagi-bagi jatah kursi menteri dengan parpol koalisinya. Dia akan memilih sendiri menteri dengan penilaian kapasitas dan kualitas. Jokowi mengatakan, dirinya mempersilakan jika ada partai yang bekerjasama dengan PDIP untuk mengajukan nama sebagai menteri.

Namun keputusan tetap ada di tangannya, dan nama tersebut harus melewati berbagai tes. Jangan berharap banyak untuk dapat 'jatah' kursi menteri.

Jokowi bahkan menegaskan kemungkinan terbesar nama menteri akan berasal dari luar partai. Jokowi juga menegaskan pemerintahan yang akan dipimpinnya akan profesional. "Kita nggak mau bagi-bagi kursi. Pemerintahan ke depan harus profesional. Rakyat nggak akan menikmati kalau pemerintah cuma bagi-bagi kursi. " ujar Jokowi

Kini janji Jokowi untuk membentuk kabinet ramping dipertanyakan. Usai Presiden terpilih mengumumkan 34 kementerian yang akan dipimpin oleh 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri lainnya diisi oleh profesional, tetapi berasal dari partai politik.

Padahal, saat debat capres dan kampanye yang dilansir halaman www.iklancapres.org telah habis dana Rp 61,94 milyar untuk beriklan di media massa, Jokowi berjanji akan membuat kabinet ramping.

Jumlah menteri Jokowi-JK tetap 34 seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jumlah ini mengikuti usulan dari JK. Meskipun, kabarnya ada beberapa kementerian yang berganti nama, digabung dan ada kementerian baru. Namun tetap saja 16 pos dari total 34 kementerian atau 47 persen dianggap sebagai jumlah yang terlalu banyak untuk ukuran kabinet yang diklaim dibentuk tanpa bagi-bagi jatah menteri.

Kini kita tunggu saja bagaimana sususan kabinet Jokowi – Jusuf Kalla 22 Oktober nanti.