Tim Transisi Presiden terpilih Jokowi diminta untuk tidak bertransaksi di luar kewenangan yang semestinya. Pasalnya, sebelumnya dikabarkan bahwa Tim Transisi telah mendatangi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II), pejabat eselon I, dan Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur Tim Transisi Jokowi-JK, karena masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi yang jelas. Tim transisi sebaiknya berkoordinasi dengan menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II secara terstruktur.

Transaksi politik memang sudah sistemik mengingat fenomena itu cenderung mewarnai setiap proses pemilihan langsung di Indonesia. Terlebih biaya kampanye setiap pemilihan umum tergolong mahal. Saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 saja kedua pasangan Capres dan Cawapres telah menghabiskan dana Rp123, 54 milyar untuk beriklan di media massa ( www.iklancapres.org ).

Oleh karena itu masyarakat melalui media harus membantu Jokowi untuk mencermati fenomena tersebut. Jangan sampai pembuatan Rumah Transisi untuk dijadikan sarana transaksi politik. Terlebih, kursi kekuasaan di pemerintahan sampai saat ini masih belum berpenghuni.

Tim Transisi Jokowi-JK diketuai oleh Rini M Soemarno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini dibantu empat orang staf deputi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.