Pagelaran Pilpres 2014 telah berakhir. Meski begitu, konstelasi suhu politik di Indonesia seakan belum juga menurun. Suasana panas antar-poros koalisi parpol itu kini menyeruak dari dalam gedung Parlemen, DPR. Di DPR fraksi-fraksi parpol tengah berdebat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. RUU yang sudah dibahas sejak 2012 lalu itu rencananya akan diputuskan pada September 2014.

Beragam tanggapan terkait Pilkada tak langsung muncul dari sejumlah pihak. Parpol di Koalisi Merah Putih yang terdiri Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Koalisi Merah Putih menilai Pilkada langsung bercampur baur dengan politik berbiaya tinggi sehingga hanya calon yang bermodal besar yang eligable (layak). Pilkada langsung juga diramaikan praktik politik uang. Pendaan besar untuk penyelenggara KPU, Bawaslu dan Panwaslu.

Ditambah biaya pengamanan dan biaya yang dikeluarkan para calon untuk berkampanye. Sebelumnya, www.iklancapres.org telah merilis banyaknya uang yang dihamburkan untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk beriklan di pemilu presiden 2014 kemarin.

Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi menilai langkah yang dipilih Koalisi Merah Putih merupakan sebagai kemunduran berdemokrasi. Ini karena sangat berseberangan dengan perkembangan demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Gubernur DKI yang lahir dari hasil Pilkada langsung ini mengungkap, banyak celah yang terbuka dari aturan itu. Jika kepala daerah dipilih DPRD, tokoh pilihan rakyat yang benar-benar ingin bekerja untuk rakyat bisa saja tidak terpilih.