Pemilihan kepala daerah tak langsung atau dipilih oleh DPRD disebut Koalisi Merah Putih mampu menekan peluang terjadinya money politics. Bukan hanya dari pengeluaran KPU, Bawaslu, dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu, namun juga besarnya biaya bagi calon peserta terutama untuk berkampanye. Sebelumnya di Pemilihan Presiden 2014, besar biaya kampanye untuk beriklan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden seperti dilansir www.iklancapres.org mencapai Rp 123,54 milyar.

Sementara itu Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menilai langkah sebagian fraksi di DPR menyetujui mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung dan dikembalikan kepada DPRD adalah bentuk kemunduran berdemokrasi. Menurutnya, pemilihan umum secara langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat sehingga tak bisa diganggu gugat. Kendati begitu Jokowi menyerahkan pembahasan RUU Pilkada ke parlemen.

Seperti diketahui opsi pemilihan gubernur, wali kota dan bupati dipilih melalui DPRD ini didukung oleh 6 fraksi DPR yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKS. Sementara opsi kepala daerah dipilih langsung seperti sekarang, disetujui PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB.

Melihat komposisi jumlah kursi di DPR, maka sudah jelas opsi yang kemungkinan besar disahkan adalah opsi pertama, kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak lagi secara langsung rakyat terlibat. Mekanisme dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada ini juga mengakibatkan partai pendukung Jokowi-Kalla sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena hampir mayoritas anggota DPRD dikuasai partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Partai pendukung Jokowi-Kalla hanya akan menang di dua provinsi, yaitu Bali dan Kalimantan Barat.