YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan bahwa Golkar memposisikan diri di luar kabinet ataupun pemerintahan Jokowi-JK. Secara formal, Golkar tidak akan mengajukan nama calon menteri yang akan tergabung dalam kabinet Jokowi.

"Kalaupun diminta secara formal, Golkar tetap tidak. Kami pilih di luar pemerintahan sebagai penyeimbang," kata Akbar Tandjung di sela Diskusi Panel Nasional bersama Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Minggu (7/9/2014).

Penyeimbang pemerintahan yang dimaksud Akbar Tandjung ialah penyeimbang berbasis kemitraan. Dalam artian, Golkar siap memberikan pandangan dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi ke arah konstruktif.

"Golkar kan tidak harus selalu di dalam pemerintahan," ujar mantan Menpora RI semasa pemerintahan Soeharto itu.

Wakil Ketua Partai Golkar H R Agung Laksono menegaskan hal serupa. Baginya, adalah hal penting bagi Golkar untuk memposisikan diri di luar pemerintahan saat ini. Golkar bisa berperan banyak bagi masyarakat dengan menjadi mitra kritis pemerintah.

"Mitra kritis yang dimaksud ialah kawan sekaligus lawan berfikir atau sparing partner pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik negara," kata Agung.

Dalam posisi ini Partai Golkar mempunyai fungsi yang fleksibel dalam mengkritisi ataupun mendukung kebijakan pemerintah.

"Kritik dari Golkar bukan bermaksud memusuhi atau untuk menggulingkan pemerintahan. Dukungan Golkar juga bukan untuk menjilat," tegas pria yang masuk dalam bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menurut Agung Laksono, ada tiga strategi partai Golkar untuk menjaga eksistensi partainya. Pertama, berada di dalam pemerintah dan sepenuhnya mendukung. Kedua, berada di luar pemerintahan dengan menjalankan fungsi oposisi. Ketiga, berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang dengan menjalankan fungsi pengawasan.
sumur