Minggu, 7 September 2014 | 17:20 WIB

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Sedikitnya 45 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, telah dilantik beberapa waktu lalu. Seakan bergerak cepat, Bank Jatim telah menawarkan pinjaman kepada para caleg dengan proses cepat dan mudah, cukup dengan menggunakan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan sebagai jaminan.

Sejumlah anggota dewan dikabarkan telah melakukan pinjaman kepada bank milik Pemprov Jatim tersebut. Nominalnya sebesar Rp 390 juta. Pinjaman bank tersebut lebih dari separuh gaji mereka selama satu periode.

Jika per anggota dewan gajinya Rp 12 juta per bulan, maka gaji mereka total Rp 720 juta selama lima tahun.

Lantas, muncul pertanyaan, berapa yang mereka keluarkan untuk pencalegan pada April lalu? Menurut salah seorang staf Sekretariat Dewan yang enggan namanya dikorankan, biaya para wakil rakyat untuk duduk di kursi dewan nilainya pasti mencapai ratusan juta rupiah.

“Kata caleg yang curhat pada saya, rata-rata dewan yang terpilih sekarang habis Rp 800 juta. Sedangkan yang tidak lolos, rata-rata habisnya lebih dari Rp 300 juta. Biaya itu untuk banner, baliho, stiker, operasional tim sukses dan paling banyak untuk 'serangan',” ujar dia, Minggu (7/9/2014).

Dia menambahkan, ada caleg baru yang melakukan 'serangan' alias money politics lebih dari tiga kali untuk membeli suara. Pertama memberi Rp 50 ribu, lalu 20 ribu, kemudian Rp 30 ribu. Serangan itu dilakukan ketika pencoblosan kurang 10 hari, H-7 dan H-1.

“Serangan-serangan caleg baru tersebut ternyata ampuh, sehingga caleg incumbent kebobolan. Meski caleg incumbent sudah merasa percaya diri dengan hanya menyerang satu kali, perolehan suaranya kalah dari caleg pendatang baru yang menyerang lebih dari satu kali. Ini terjadi di sebuah dapil,” cerita dia.

Berdasarkan komposisi anggota dewan periode 2014-2019, 69 persen merupakan wajah baru. Santer beredar di gedung dewan, ada caleg yang harus merogoh kocek hingga Rp 1-2 miliar untuk jadi wakil rakyat. Dana sebesar itu mampu meraup suara 8.000 lebih.

Amin Haddar, politisi PPP yang kembali duduk sebagai dewan pada periode ini, tak menampik jika biaya pencalegannya menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Ketika ditanya berapa biaya yang dikeluarkannya, Amin mengaku menghabiskan Rp 160 juta.

Menurut dia, dana tersebut tidak seberapa jika dibanding caleg lain yang habis lebih banyak. “Tiap dapil, karakter konstituennya berbeda. Di dapil saya, para konstituen harus dirawat. Yang penting, aspirasi dan keluhan mereka harus ditampung dan diperjuangkan. Jika tidak begitu, mereka akan berpindah haluan. Saya sudah 'menanam' lima tahun dalam periode 2009-2014,” kata dia.

Adapun Sukarman, caleg incumbent yang kembali lolos, mengaku habis Rp 60 juta. Sukarman menyakinkan wartawan, dana segitu sudah cukup untuk meraih suara. Tapi sebelum pencalegan, dia harus konsisten merawat para konstituennya, termasuk memenuhi kebutuhan warga. Salah satunya, membangun jembatan dengan dana pribadi.

Sedangkan salah satu caleg incumbent lain yang kembali lolos, mengaku habis Rp 180 juta. Tapi, itu tidak termasuk mobil Grand Livina miliknya yang tak lama lagi harus dijual untuk membayar utang saat pencalegan.

“Saya nekat, karena partai saya semangat. Jadi, soal biaya tak masalah. Sudah habis Rp 180 juta, tak lama lagi Grand Livina saya akan melayang,” kata caleg yang namanya diminta tak disebutkan ini.

Penghematan bisa dilakukan caleg dengan latar belakang pesantren. Menurut seorang caleg yang ikut dilantik beberapa waktu lalu, biaya untuk pencalegan tak begitu besar karena yang akan memberikan suaranya adalah santri, alumni dan wali santri.

“Cukup dengan memfasilitasi transportasi, makan, ya sudah berangkat. Tim sukses dengan sedikit orang tapi efektif bergerak, didanai. Itu sudah cukup mengantarkan saya ke gedung dewan. Persaingan dalam Pileg tahun ini memang alot. Baik caleg incumbent maupun new comer modalnya kuat. Saya saja menang tipis dari caleg separtai. Pinjaman dari bank Jatim oleh teman-teman digunakan untuk bayar utang biaya pencalegan,” kata dia sambil meminta namanya tak disebutkan.

http://regional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp