Penggiringan opini tentang keharusan Rakyat untuk memilih dalam pemilu gencar dimainkan oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, politisi, partai politik, lembaga-lembaga negara, terlebih media. Namun, di sisi lain komunitas golput dan kepentingannya yang begitu fenomenal sangat tidak diakomodir oleh berbagai media. Padahal, golput merupakan bentuk nyata kesadaran politik Rakyat.

Media begitu gencar memberitakan tentang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia bukan hanya pada masa kampanye, namun jauh sebelum dimulainya waktu kampanye Capres dan Cawapres. Selain berita, iklan di media massa juga sangat sering kita saksikan berteberan di media massa untuk membentuk opini rakyat. www.iklancapres.org melansir bahwa kedua pasangan Capres dan Cawapres telah menghabiskan dana Rp 123,54 milyar rupiah untuk beriklan di televisi, radio, dan media cetak.

Adanya pencitraan opini untuk Rakyat di media menurut Gramsci karena media memiliki kuasa hegemoni. “Kuasa media” dari kelas yang berkuasa itu mengadakan kepemimpinan moral dan intelektual Rakyat dengan program-programnya. Prosesnya berjalan dalam sistem yang berbeda dengan dominasi dan berlangsung tidak dengan paksaan. Ini yang membedakan hegemoni dan dominasi. Hegemoni berlangsung secara ideologis (ide-ide dan intelektualitas), sedangkan dominasi berjalan melalui kekerasan.

Gagasan Gramsci dan Althusser menyimpulkan proses penindasan hegemonik lewat media, yakni media tidak berfungsi dengan cara-cara penindasan secara fisik, melainkan menyebarkan gagasan-gagasan dominan yang diproduksi oleh kelas yang dominan yang sedang menguasai negara.

Jika memang demikian, dunia perpolitikan hanya menjadi “realitas politik yang sudah dikemas (manufactured political realities)”. Inilah era kekuasaan media (mediacracy) mencapai titik puncaknya. Media secara sempurna mampu melakukan rekayasa terhadap realitas politik. Dengan kata lain, media memiliki peran besar sebagai pendefinisi realitas politik.


Sumber: www.iklancapres.org www.hitamandbiru.blogspot.com