TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo di Bali, Rabu (27/8/2014), diharapkan tak menjadi pertemuan formalitas semata.

Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate Ridho Imawan Hanafi mengatakan, pertemuan keduanya harus melahirkan keputusan penting bagi transisi pemerintahan SBY-Boediono ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"SBY harus menjadi pemimpin yang 'khusnul khatimah' dengan cara meninggalkan warisan yang baik bagi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya, terkait kebijakan menaikkan harga BBM," kata Ridho, melalui pesan singkat, Rabu pagi.

Menurut Ridho, subsidi BBM saat ini sudah sangat tinggi. Akan lebih baik jika subsidi tersebut dialihkan untuk program-program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang dalam ekonomi menengah ke bawah.

"SBY akan dicatat publik, apakah ia akan meninggalkan bom waktu bagi Jokowi-JK atau sebaliknya akan dikenang publik sebagai pemimpin yang membentangkan jalan bagi pemerintahan baru yang lebih baik. Saya pribadi berpendapat, SBY mestinya tidak meninggalkan bom waktu bagi Jokowi-JK," ujar Ridho.

Oleh karena itu, Ridho menilai, SBY harus membuka komunikasi seluas-luasnya dengan Jokowi. Bahkan, bila perlu seluruh kementerian dalam pemerintahan SBY dapat membangun komunikasi dengan Tim Transisi Jokowi-JK, sehingga tercipta kesinambungan antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.

"Apalagi dengan dibentuknya Kantor Transisi, Jokowi ingin tancap gas saat dilantik pada 20 Oktober nanti," tambah dia.