Meski di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) sepertinya menahan untuk tidak mengambil kebijakan nonpopulis tersebut. Pemerintah lebih memilih jalan 'aman' dengan kebijakan membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi. sumber



"Memang harus ada kenaikan harga. Tapi tidak cukup dengan itu. Harus ada kebijakan energi secara keseluruhan," ujar Kepala Ekonom Bank Mandiri Tbk Destri Damayanti kepada detikFinance, Sabtu (26/7/2014)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom merekomendasikan, Presiden dan Wakil Presiden baru terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi paling lambat kuartal II 2015.

Senior Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan, Jokowi dan JK memiliki ambisi membangun infrastruktur di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, biayanya bisa berasal dari pengalihan subsidi BBM.

"Memang harus dilakukan (kenaikan harga BBM), karena subsidi membuat defisit terus bisa melewati 2,5 persen dan pada akhirnya proyek infrastruktur terbatas. Apalagi Jokowi ambisius proyek infrastruktur," kata Fauzi, dalam acara analisa ekonomi pasca pengumuman hasil pemilihan Capres, di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (23/7/2014).sumber

JAKARTA -Harga solar bersubsidi lebih baik dinaikkan secara bertahap daripada penjualannya dibatasi. Dampak atas kenaikan harga solar tidak akan sekomplikatif dampak penjualan solar yang dibatasi.



Ketua Asosiasi Pengusaha Indo nesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, pembatasan solar bersubsidi di Jakarta Pusat yang dimulai pada Jumat (1/8) hanya akan menimbulkan antrean di SPBU lain di luar wilayah Jakarta Pusat. "Daripada kendaraan antre demi mendapatkan solar murah, lebih baik harga dinaikkan Rp 500 atau Rp 1.000 secara bertahap,"
ujar Anton, di Jakarta, Jumat (1/8). sumber

Merdeka.com - Pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak tiap tahun menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan baru.

Sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi agar anggaran negara tidak terbebani. Hanya saja, jika kebijakan ini diambil, yang harus diwaspadai adalah dampak kemiskinan sumber

PADA INTINYA BBM MEMANG HARUS NAEK KARENA TIDAK MUNGKIN DENGAN ANGGARAN YANG TERBATAS TERPAKSA MELAKUKAN SUBSIDI TAPI TETAP AJA ADA UNSUR POLITIK .......

1. Kalo mau naek yah naekin sekalian jangan setengah setengah SBY
2. Rencana kenaikan sudah ada dari dulu kenapa baru dilaksanakan ketika pergantian kepemimpinan.
3. Bila kenaikan dilakukan setelah pergantian sudah pasti kubu Jarwo eh maaf prabowo bakal mengcut di DPR
4. SBY dianggap menjebak pemerintahan baru yang bakal dipimpin Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih.
Anggapan itu terlontar dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). SBY, secara tidak langsung dinilai mengarahkan suksesornya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Soalnya, Rancangan APBN (RAPBN) 2015 disusun dengan tidak menyisakan ruang fiskal cukup bagi presiden mendatang untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya semasa kampanye.
"Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong," ujar politisi PDIP Dolfie O.F Palit. sumber

JADI PADA INTINYA BBM MEMANG HARUS NAIK TINGGAL BAGAIMANA, CARA DAN SOLUSI DARI EFEK YANG TERJADI DARI KENAIKAN ITU YANG JADI TANTANGANNYA TAPI YANG JELAS INI TANTANGAN AWAL BAGI JOKOWI - JK DAN SERANGAN AWAL PRABOWO ....... TAPI INGAT KEPENTINGAN INDONESIA YANG UTAMA