Sepak terjang Kejahatan HAM sejak jaman Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi di tahun 1998 yang lebih dikenal dengan kerusuhan 1998 yang melengserkan Presiden Suharto setelah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia.

Ada hal yang tak boleh luput dari perhatian soal kasus HAM ‘Penculikan 1998′ yang melambungkan dua tokoh TNI, yaitu PANGAB Jenderal (Purn) Wiranto dan Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Perseteruan ini ternyata bukan sekedar antara pimpinan dan bawahannya, tetapi juga soal fakta dan membongkar perseteruan antara ABRI Merah yang didukung CSIS, katholik dengan ABRI Hijau yang terus menjadi korban konspirasi di Indonesia.

Satu petunjuk Dipegang Goenawan Mohamad menurut kompasianer AM Panjaitan, yang kedua ia mengungkap bahwa dalam debat capres pertama Prabowo meminta JK untuk bertanya pada atasannya bila mau tahu perihal kasus penangkapan terduga teroris oleh Tim Mawar atau yang dikenal sebagai “penculikan aktivis” tahun 1998, mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah operasi resmi negara. Sementara itu Wiranto; Fachrul Razi; Agum Gumelar, ketiganya jenderal yang bertanggung jawab memecat Prabowo menyatakan bahwa Prabowo penanggung jawab pertama dan utama, karena “penculikan aktivis” adalah inisiatif pribadi.

Siapa pihak yang benar? Bila sejarah mengajarkan kita sesuatu maka kita harus percaya pada perkataan Prabowo sebab dia lebih jujur dan tidak suka menutup-nutupi. Namun masalahnya apakah ada bukti?

“Kebetulan”, lebih dari 16 tahun lalu website SiaR dan Xpos pernah mengulas sedikit mengenai putusan DKP dan mereka mengatakan bahwa alasan Prabowo tidak dibawa ke Mahkamah Militer adalah karena sebenarnya operasi penangkapan teroris tersebut adalah operasi resmi negara dan bukan itu saja, Prabowo malah memiliki surat perintah dari Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung yang mana pada saat bersamaan Wiranto adalah KSADnya.