JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memuji keberanian Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam menerapkan kebijakan e-government di Jakarta. Atas terobosan ini, Pemprov DKI dijadikan sebagai provinsi pertama percontohan transaksi non tunai.

"Pak Ahok ini selama dua tahun memimpin Jakarta, bukan main komitmennya untuk menerapkan e-payment. Tidak hanya e-payment, tapi juga e-procurement, e-government, dan lainnya," kata Agus kepada Ahok, sapaan Basuki yang duduk di sisi kanannya, di Mal Mangga Dua, Jakarta Barat, Kamis (14/8/2014).

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah DKI yang berani menerapkan transaksi non tunai antar pejabat DKI, yang nilainya diatas Rp 20 juta. Meskipun penerapannya belum optimal, mantan Menteri Keuangan itu merasa bangga atas kebijakan itu.

Hal lain yang mendapat pujian Agus adalah pembayaran upah para pegawai DKI hingga petugas honorer dan pegawai harian lepas (PHL) dengan menggunakan rekening Bank DKI.

"Saya kaget loh, sampai tukang sapu di rumah saya punya rekening Bank DKI, karena dibayarnya elektronik. Retribusi PKL juga dibayarnya autodebet. Ini yang namanya efisiensi ekonomi," ujar Agus.

Dia juga mendengar cerita dari Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono. Kepada Agus, Budi bercerita kalau pembayaran retribusi harian penghuni rusunawa dibayar melalui transaksi rekening Bank DKI.

Apabila tidak membayar retribusi hingga tiga bulan lamanya, maka penghuni itu akan dikeluarkan dari rusun. "Jadi memang perlu enforcement dalam membuat sebuah kebijakan. Ini merupakan contoh yang baik sekali ditunjukkan oleh Pemprov DKI," kata Agus yang disambut tepuk tangan para pengunjung mal.

Selain Agus dan Ahok, beberapa pejabat lainnya juga menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Non Transaksi Tunai, seperti Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, beserta para petinggi perbankan.

Sumber

Sip, kedepan makin mantap lagi deh nih di jakarta