Jakarta -Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), jabatan Prabowo Subianto sebagai ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi salah satu perdebatan.

Sutrisno Iwantono, Ketua Harian HKTI, angkat bicara. Menurutnya, klaim Prabowo tersebut tidak tepat.

"MA (Mahkamah Agung) sudah mengukuhkan bahwa kami adalah HKTI yang sah," tegas Iwantono di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Dikutip dari situs HKTI, hasil Musyawarah Nasional ke-7 di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU-14.AH.01.06. tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011.

Terhadap keputusan keabsahan kepengurusan tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Namun putusan MA nomor 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 menolak gugatan Prabowo.

"Berdasarkan uraian tersebut, maka kepengurusan HKTI yang sah adalah di bawah kepemimpinan Oesman Sapta," sebut keterangan dalam situs HKTI.

Sebelumnya, Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik, Sigop M Tambunan menyinggung perihal jabatan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI dalam situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sigop telah melaporkan hal itu ke Bawaslu namun tidak ditanggapi.

"Tanggal 9 Juni 2014 kami laporkan ke Bawaslu. Pelapor sudah diperiksa, kami menunggu 2 minggu. Tapi kami tidak memperoleh informasi akurat terkait hasil pemeriksaan itu," kata Sigop dalam sidang DKPP, Senin (11/8/2014).

Sigop menganggap jabatan Prabowo sebagai Ketua HKTI dengan masa jabatan dari 2009 sampai sekarang dalam website KPU adalah tidak sesuai dengan Putusan MA yang menyebut bahwa Ketua HKTI adalah Oesman Sapta. Hal itu menurutnya, adalah kebohongan publik.

sumber