JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto, yang menganggap pemilu di Indonesia layaknya di negara totaliter, fasis, komunis, dan lebih buruk dari Korea Utara, terus menuai kritik. Ketua Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid meminta Prabowo membuktikan ucapannya tersebut.

Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu meminta Prabowo sebaiknya mengikuti prosedur penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai pernyataan Prabowo tersebut dapat menciptakan opini yang bisa membuat suasana menjadi panas.

"Ini kesempatan kita belajar penegakan hukum. Prosedur yang di undang-undang itu saja yang dijalankan. Mau komentar apa, kan sudah ada prosedurnya. Kalau Prabowo bilang pemilu totaliter, buktikan saja," kata Alissa di Jakarta, Kamis (7/8/2014) petang.

Sementara itu, sosiolog, Ignas Kleden, menilai pernyataan Prabowo berlebihan apabila tidak diikuti dengan bukti yang diungkapkannya di dalam persidangan. "Apa buktinya kalau kita totaliter, mana buktinya? Lebih baik kita tanya dengan tenang seperti MK, apa buktinya dia ngomong begitu," ujar Ignas.

Dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung MK, Rabu (6/8/2014) kemarin, Prabowo menyatakan merasa tersakiti oleh proses Pemilu Presiden 2014. Prabowo menuding, ada praktik penyimpangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat suara sama sekali di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) pada pemungutan suara pilpres, 9 Juli 2014. Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan pasangan lain memperoleh suara 100 persen.

Awalnya, Prabowo menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Namun, belakangan dia meralatnya. "Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita, ada yang 100 persen. Ini luar biasa, hanya terjadi di negara totaliter, fasis, dan komunis," katanya.









http://nasional.kompas.com/read/2014...gara.Totaliter