Liputan6.com, Jakarta - Usulan Tim Ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi untuk berbagi tugas menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masing-masing 20 persen ditentang oleh Pengamat Ekonomi, Aviliani.

Menurut Aviliani, tak perlu ada pembagian tugas dalam menyesuaikan harga BBM antara pemerintahan saat ini dan mendatang.

"Langsung saja naikkan semuanya, (40 persen)," kata dia ditemui saat Halal Bihalal di Kediaman Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Jakarta, Selasa (29/7/2014).

Aviliani menegaskan, pemerintah harus mulai berani mengalihkan subsidi dari barang ke orang yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin.

Kenaikan harga BBM, tambahnya, harus dilakukan pada pemerintahan Jokowi-JK. "Di pemerintahan Jokowi lah, kalau naikkan harga BBM di pemerintahan sekarang sudah nggak mungkin," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT), kenaikan harga BBM dapat ditempuh di pemerintahan saat ini dan mendatang. "Bisa juga sebagian ditempuh pemerintahan saat ini, dan sebagian ditempuh pemerintahan yang akan datang," papar dia.

Namun CT menilai, opsi berbagi tugas ini agak sulit dilakykan di masa transisi sekarang. "Agak sulit bagi pemerintah yang berumur tinggal 2,5 bulan untuk mengambil kebijakan kenaikan harga BBM," tukasnya.

sumber: liputan6.com

kalo bbm jadi naik harga yg lainpun latah ikutan naik

gaji ane aja lom naik

salam gigit jari