Kepala Negara adalah Raja, dengan HAYAM WURUK SEBAGAI RAJANYA
Kepala Pemerintahan adalah Mahapatih, Gajahmada sebagai Mahapatihnya

Raja sebagai Pengawas Pemerintahan
Mahapatih sebagai Pelaksana Pemerintahan

Raja sebagai Kasir (penerima uang/ pendapatan). Mahapatih sebagai pemegang kas (yang mengelola menggunakan uang/ dana)

Kepala Negara adalah Presiden
Kepala Pemerintahan juga Presiden

secara otomatis Kas dan Kasir dipegang oleh Presiden
akhrinya rancu gan. "Pengawas" merangkap juga menjadi "Yang Diawasi"

Salah satu kerancuan: KPK sebagai lembaga negara. Ketuanya dilantik oleh Presiden. Padahal Presiden yang harus paling diawasi.

Polisi yang merupakan Sipil (yang dipersenjatai) ditempatakan dibawah pengawasan Presiden Langsung. Harusnya Polisi dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri kalau dinyatakan Sipil.

UUD 1945 sebelum Amandemenmenempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai LEMBAGA TERTINGGI NEGARA. Yang salah satu tugasnya adalah MELANTIK PRESIDEN

UUD 1945 setelah Amandemen menempatkan (menurunkan/mengebiri) Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi LEMBAGA TINGGI NEGARA (sejajar dengan Lembaga Presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD). MPR Disejajarkan dengan Presiden, tetapi yang melantik Presiden tetap MPR.