Merdeka.com - PDIP berencana mengajukan gugatan atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3). Menyikapi itu, Wakil Ketua Pansus Revisi UU MD3, Fahri Hamzah tak gentar akan gugatan itu dan yakin bahwa UU yang disusun sudah sesuai dengan konstitusi.

Fahri menjelaskan, UU ini dibuat untuk menjadikan lembaga DPR lebih baik lagi ke depan. Namun dia melihat, ada ketakutan dari PDIP untuk menerima UU MD3 yang baru ini.

"Kalau yang dipersoalkan hanya kekhawatiran PDIP enggak bisa memimpin DPR, enggak usah terlalu takutlah, karena inikan dinamis, bisa buat perubahan apa saja. Tapi asas demokrasi dalam pemilihan pimpinan, setiap anggota punya hak dipilih dan memilih itu ditetapkan sekarang," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7).

Dalam pasal 84 tercantum bahwa pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan dilakukan secara paket, setiap anggota DPR berhak mengajukan diri sebagai pimpinan. Aturan ini yang dinilai melanggar demokrasi, sebab di UU sebelumnya bahwa pimpinan alat kelengkapan dewan diberikan secara proporsional sesuai dengan perolehan suara di pemilu legislatif.

"Kalau PDIP tidak yakin mereka bisa menang silakan saja (gugat ke MK), tidak ada masalah. Inikan kembali ke konsep 2004, apa tahun 2004 kita melanggar demokrasi? justru ini demokratisasi karena dengan cara ini setiap anggota punya hak memilih dan dipilih," tegas dia.

Wasekjen PKS ini malah menantang PDIP bersikap adil. Jika memang ingin kembali ke asas proporsional, maka yang berhak menjadi Ketua DPR nanti adalah Politikus PDIP Karolin Margareth Natasya yang mendapatkan suara paling banyak di pileg.

"Kalau berdasarkan suara terbanyak orang yang jadi ketua DPR Karolin, Karolin yang jadi piminan dewan. Kalau PDIP fair, yang jadi ketua dewan itu Karolin," pungkasnya.

Diketahui, Karolin adalah caleg yang meraih suara paling banyak di Pileg 2014. Politikus asal Kalimantan Barat ini mendapatkan 397.481 suara.

Akan tetapi, Karolin sempat tersangkut kasus skandal video porno pada tahun 2012 lalu. Kasusnya pun sudah sampai ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan Bareskrim Mabes Polri, tapi tak ada penyelesaian.

sumber