Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menemui 7 profesor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk membicarakan sengketa hasil pemilu di Indonesia. Di kesempatan ini, Hamdan sempat membandingkan demokrasi era Soeharto dengan demokrasi pasca reformasi.

Juru bicara rombongan, Prof Li Fan yang melontarkan pertanyaan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Para profesor ini menilai Indonesia mengalami kemajuan demokrasi selama 10 tahun ini.

"Pertanyaan kami, 30 tahun ke depan, bagaimana Anda memprediksi masa depan demokrasi Indonesia? Dalam masa transisi pemerintahan, tantangan apa saja yang dihadapi dan sumbangsih terbesar apa dari rakyat yang sangat terasa?" tanya Prof Li Fan kepada Hamdan itu di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Prof Li Fan datang bersama Prof Yuan Dayi, Prof Yin Limin, Prof Xiao Tangbiao, Prof Qiu Jiajun, Prof Sun Long, Prof Ren Binqiang, Peng Tianyu dan Jefrey Phillips. Pertemuan Hamdan dengan para profesor ini diakomodasi oleh Perludem.

Atas pertanyaan itu, Hamdan membandingkan demokrasi pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dengan pemerintahan pasca reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun ini.

"32 tahun kepemimpinan Soeharto, demokrasi kurang diperhatikan. Banyak pengetatan dan pemerintahannya dianggap otoriter," kata Hamdan.

"Kebebasan dibatasi. Masa reformasi tahun 1999 terjadi perubahan yang luar biasa, baik perubahan dalam kehidupan sosial mengenai kebebasan pers dan HAM. Kemudian perubahan politik, kebebasan mendirikan parpol dan berpendapat yang sangat luar biasa," tambah Hamdan.

Hakim konstitusi dari elemen pemerintah ini menambahkan, perkembangan demokrasi di Indonesia semakin teratur karena adanya kesadaran masyarakat yang luar biasa atas kebebasan. Hal ini tampak dari aksi-aksi demonstrasi yang semakin teratur dan berlangsung aman.

"Saya yakin, ke depan, Indonesia akan menghadapi kebebasan yang lahir dari kesadaran. Sekedar perbandingan, pada masa Soeharto, parpol hanya tiga, kebebasan pers dikurangi. Kalau ada pers yang mengganggu, dicabut izinnya. Dulu acara rapat pertemuan harus dengan izin, sekarang boleh mengadakan rapat pertemuan tanpa izin," tutup Hamdan.

Para profesor itu datang sebagai China Election Visitors. Mereka berasal dari University of Shanghai, University of Beijing dan beberapa universitas bonafit di negeri tirai bambu itu. Kedatangan mereka tak hanya ke MK tapi juga ke Bawaslu dan KPU.

http://news.detik.com/read/2014/07/0...-dan-reformasi

dijelasin gan