"Jadi memang banyak kebocoran," kata Plt Gubernur Jakarta itu.

Jum'at, 4 Juli 2014, 22:18 Suryanta Bakti Susila, Rohimat Nurb

VIVAnews - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan sistem input data Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini diterapkan di Ibu Kota Jakarta sama persis dengan yang digunakan Gubernur Non Aktif, Joko Widodo, ketika menjabat sebagai walikota Solo.

Karena menggunakan sistem yang sama persis dengan yang digunakan Joko Widodo ketika di Solo, maka KJP yang saat ini diterapkan di Jakarta banyak nama-nama siswa yang dobel atau duplikasi nama. Kemudian ada nama-nama fiktif yang dimasukkan di dalam KJP.

"Tahun lalu (2012-2013) yang sama. Tahun ini sudah kita ubah. Sekarang kita ubah harus ada Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dulu baru kita kasih. Jadi 2015 bisa lebih rapi lah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2014.

Disampaikan Ahok, bahkan dari satu nama siswa bisa terdaftar menjadi tiga KJP. Hal itu membuat dia berusaha terus melakukan perbaikan-perbaikan supaya KJP bisa tepat sararan, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh siswa tidak mampu dan tidak disalahgunakan.

Terkait dengan program KJP juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat ditegur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga BPK meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk memperbaiki sistem KJP tersebut.

"Jadi data itu ada misalnya Basuki Tjahaja Purnama. Lalu ada lagi nih, B. Tjahaja Purnama. Kemudian, ada juga BT Purnama. Jadi dobel-dobel gitu, ada tiga nama kan tuh. Tapi, yang dapet cuma satu orang. Jadi memang banyak kebocoran. Gara-gara itu, BPK kan ngomong," kata Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, Konsultan IT Joko Widodo ketika di Solo, Wahyu Nugroho, menjelaskan, adanya duplikasi nama-nama penerima kartu pintar di Solo.

Hal itu disebabkan karena penginput datanya hanya menggunakan microsoft excel, bukan data base yang telah diatur melalui sistem online komputer.

Kata Wahyu, waktu pendataan itu jumlahnya 110 ribu siswa dengan total Rp23 miliar. Data itu dari Pemerintah Kota Solo. Dia menduga ada permainan datanya. Kemudian, setelah divalidasi ternyata hanya 65 ribu siswa. Dan ditemukan angka Rp10,6 miliar.

"Jadi rawan penyimpangan karena bisa diganti datanya karena hanya gunakan excel itu," kata Wahyu.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Solo, Ali Usman, menuturkan, pada saat Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian hendak menerapkan sistem itu di Jakarta sempat diingatkan oleh Wahyu dan dia supaya sistem itu harus diperbaharui dan jangan sampai digunakan di Jakarta. Tetapi, Joko Widodo tak menghiraukannya.

"Saya melihatnya seperti ada kesengajaan supaya bisa, bahasa kasarnya itu merampok uang rakyat lewat kartu pintar itu," ucap dia. (one)


© VIVA.co.id

Sumber

kalau pake excel bisa gak ya dalam waktu 2 minggu secara nasional??

vote prabowo for RI 1