MP3EI Prabowo-Hatta Blunder?

Menjelang pemilihan pemilu presiden seperti ini, rakyat tentu harus mengetahui apa visi dan misi yang direncanakan oleh capres ketika menjadi orang nomor satu di negeri ini, karena itulah diadakan debat capres dan cawapres untuk mengetahui apa saja visi dan misi para capres. Salah satu yang paling diperhatikan oleh masyarakat dalam visi misi para capres adalah visi misi mengenai perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan masyarakat, terutama masyarakat kecil, mengharapkan capres yang mampu mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Kedua pasang capres berusaha menarik pemilih dengan program-program ekonomi yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan), namun ada yang dinilai janggal dari pasangan capres Prabowo-Hatta terkait dengan program ekonomi kerakyatannya. Ekonomi kerakyatan milik Prabowo ini dinilai berlawanan dengan sikap Hatta Rajasa yang menyatakan ingin melanjutkan konsep Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang sebelumnya diterapkan di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Program MP3EI ini sejak awal implementasinya sudah dikritik karena meskipun mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin. Dengan alasan itu pula mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf menentang untuk dilanjutkannya program MP3EI ini.

Sonny mengatakan bahwa program yang ambisius ini justru akan merugikan petani dan rakyat di berbagai daerah. Ia mengungkapkan tiga alasan mengapa program ini harus dihentikan. Alasan pertama adalah karena program ini memberikan peluang seluas-luasnya bagi investor besar untuk menguasai sumber daya alam, namun memberikan manfaat sangat minim bagi masyarakat. Selain itu program ini juga sama sekali tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis kawasan-kawasan setempat dan juga melanggar hak-hak setempat khususnya masyarakat adat atas tanah.

Sebelum Sonny, Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar juga mengkritik program yang saat ini menjadi bagian visi misi Prabowo-Hatta. Menurut Haris, program ini juga dapat berdampak besar pada kasus pelanggaran hak asasi manusia karena agenda yang telah diaplikasikan di daerah-daerah berujung pada pembebasan lahan yang merampas hak masyarakat.

Karena itu masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam memilih presiden mendatang dan memperhatikan program-program apa saja yang disiapkan oleh para capres agar tidak menjadi serangan balik kepada rakyat sendiri. Lalu ada baiknya pula memilih pemimpin yang kompak agar dapat bersatu untuk memajukan Indonesia.