Pengamat UI: Kampanye Prabowo-Hatta Halalkan Segala Cara


ANT--Kampanye koalisi partai pengusung Prabowo-Hatta

Jakarta: Pelanggaran dalam berkampanye tanpaknya menjadi hal yang lumrah bagi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Setelah terbukti melanggar aturan dengan membagikan surat meminta dukungan ke setiap guru, kali ini simpatisan pasangan itu memasang spanduk provokatif yang bisa mengancam persatuan.

Dalam spanduk ajakannya, tim kampanye pasangan mencantumkan slogan 'Waspadai Gerakan Syiah di Indonesia: Coblos Pasangan No.1 Prabowo-Hatta'.

Spanduk itu dipasang tim yang mengklaim sebagai Forum Silaturahmi Ahlus Sunnah Waljamaah (Forsil Alwaja) di bilangan perumahan di kawasan Jakarta Pusat, sejak akhir pekan lalu. Warga sekitar tak begitu menyadari siapa yang memasang spanduk itu.

"Kita pun tidak mengerti mengapa mereka mengkhawatirkan Syiah. Namun spanduk ini jelas mengajak masyarakat untuk berkonflik," ujar Tika, warga yang ditanya mengenai spanduk tersebut, Selasa (1/7/2014).

Tika berpikir, kampanye yang mengajak perpecahan di masyarakat ini hanya terjadi di daerah-daerah luar Jakarta. "Tapi, ini di tengah kota Jakarta. Benar-benar keterlaluan," ungkap Tika.

Pengamat Politik UI Irwansyah menilai kandidat nomor 1 tak punya visi untuk membangun masyarakat yang mampu berdemokrasi dengan adil dan menghormati hak asasi sesama manusia saat berkampanye. Mereka konsisten dengan pilihan sadar untuk menimbun pelanggaran dan makin fokus berkampanye dengan cara kotor.

"Mereka menghalalkan segala cara dan sengaja lalai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada institusi penyelenggara seperti Bawaslu," kata Irwansyah.

Menurut dia, selain tak memberikan pendidikan politik, elite yang seperti ini hanya menjadikan rakyat sebagai alat mobilisasi untuk kemenangan mereka. Dan pada akhirnya, tambahnya, elite-elite seperti ini akan mencoba menunjukkan siapa yang paling rusuh yang punya peluang memaksakan hasilnya.

"Ini ancaman serius buat demokrasi kita yang sedang belajar menjauhi politik SARA dan adu domba," tegasnya.

Ia mengakui, penyelenggara pemilu memang mempunyai keterbatasan dalam penegakkan hukum terhadap perilaku provokatif seperti ini. Namun ia menyarankan agar KPU dan Bawaslu melakukan seruan terbuka untuk membantu membersihkan Pemilu dari provokasi SARA dan memecah belah masyarakat.

"KPU dan Bawaslu harus tegas mengatakan ini praktik politik yang kotor dan melanggar aturan," ujarnya.

Dengan adanya seruan ini masyarakat dapat mendidik balik elit dan para kandidat bahwa pemilu bukan cuma kepentingan merebut kekuasaan tapi juga mendidik cara hidup bersama yang demokratis. "Ironis memang karena masyarakat yang mendidik elitnya. Tapi memang kelakuan tim kampanye kandidat nomor 1 memang seperti itu," pungkasnya.

(Ich)

Sumber

Nomer 1: Utamakan Persatuan Indonesia
Soal Presiden Coblos Nomer 2