Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap lamban membebaskan lahan proyek jalan tol dan rel untuk akses alternatif Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta Utara. PT Pelindo II selaku BUMN yang mengelola pelabuhan terbesar Indonesia itu berniat membantu pemprov buat segera membeli tanah-tanah itu.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan ada lahan di tikungan depan pelabuhan serta jalur dari arah Kalibaru, yang sampai sekarang belum bebas. Padahal pembebasan perlu inisiatif dari DKI Jakarta.

"Dalam proses konsinyasi mereka masih nunggu keputusan gubernur DKI untuk melakukan eksekusi sehingga bisa dibangun cepat," ujarnya selepas rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Kamis (26/6).

Direktur Utama PT Pelindo II Robert Joost Lino mengaku siap membantu Pemerintah DKI, seandainya memang kekurangan uang buat membebaskan lahan di dua lokasi. Sampai sekarang investor asal Malaysia yang hendak menggarap tol rute Cakung-Cibitung. "Kalau butuh Rp 1,2 triliun kita siap nalangin. Tapi pemerintah harus ganti. Karena kewajiban pemerintah menyediakan, dan punyanya pemerintah," katanya.

Demikian jalur rel kereta dari Bekasi langsung ke Tanjung Priok. Bila pemerintah daerah kesulitan, Pelindo akan ikut serta dalam proses pembebasan lahan. Untuk pembangunan rel, Kemenhub menilai kondisinya masih lebih mudah dibanding pembebasan lahan untuk tol.

"Secepatnya tinggal 400 meter kita bangun. Masuk hingga ke pinggir dermaga. Bangunnya cepat kok 3 bulan. Prinsipnya kita bangun infrastruktur rel nya, lainnya PT KAI, ungkap Bambang.

(merdeka.com)