AKARTA - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit lebih rinci pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hasil audit yang dilakukan oleh BPK tersebut harus dapat dijadikan standar penilaian bagi kota lain.

"Kita itu enggak mungkin undang akuntan publik yang termahal di Indonesia. Anda cuma bisa ngundang BPK. Makanya saya tantang BPK, Audit yang paling kejam! Tapi habis Anda (BPK) audit, saya mau ini (hasil audit) dijadiin standar untuk daerah lain," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/4/2014).

Selain menantang BPK, Ahok juga menantang gubernur lainnya untuk meminta BPK memeriksa semua harta kekayaan yang dia miliki beserta harta pejabat lain di wilayahnya.

"Saya belum pernah dengar wakil gubernur dan gubernur yang nantang, 'periksa harta saya dan biaya hidup saya!' Gue buka tantangan untuk seluruh kabupaten dan kota dan provinsi," ujarnya.

Dia menambahkan, jika DKI Jakarta yang sudah bekerja keras membuka penggunaan anggaran mendapatkan disclaimer dari BPK, maka daerah lain tidak boleh mendapatkan lebih dari itu.

"Makanya kalau DKI yang setengah mati membuka penggunaan anggaran sampai disclaimer oleh anda (BPK), gue seneng. Kenapa? Berarti daerah lain enggak boleh lebih dari ini (disclaimer) kalau kerja kalian enggak setransparan DKI," tandasnya.

sss