Merdeka.com - Maksud Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, mungkin ingin meyakinkan masyarakat bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo di masa krisis 1998 bukan hal yang menjadi persoalan besar. Mahfud mengatakan hal itu kepada wartawan tribunnews.com saat meresmikan kantor di Bengkulu, Jumat 20 Juni 2014.

Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.

Sontak pernyataan Mahfud MD menuai kecaman. Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan tuduhan Mahfud jelas melukai hati keluarga dan juga para penerus pemikiran Bung Karno di seluruh tanah air. Tindakan Mahfud MD juga jelas tindakan tidak terpuji dan berpikiran picik, serta tak mencerminkan pemikiran seorang mantan Ketua MK yang juga memiliki latar belakang akademik.

"Kami meminta saudara Mahfud menjelaskan pernyataannya dan meminta maaf pada keluarga Bung Karno," tegas Hasto di Jakarta, dalam rilisnya, Jumat.

Hasto melanjutkan pihaknya mengecam Mahfud karena pernyataannya yang menyinggung harkat dan martabat Proklamator Kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia pertama yang telah mendedikasikan dirinya untuk rakyat, bangsa, dan negara.

Kecaman serupa juga dilontarkan oleh anggota Presidium Sekretariat Nasional Jokowi, Muhammad Yamin SH. Yamin dalam siaran persnya Senin 23 Juni 2014 mengatakan, "Apa yang dilakukan Mahfud seperti orang kalap yang takut kalah dan menghalalkan segala cara demi kemenangan calon presiden yang didukungnya dalam Pilpres 2014," ujar Yamin. Mantan anggota DPR RI ini juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera memeriksa Mahfud MD supaya semakin jelas bahwa dia bukanlah seorang negarawan, walaupun mantan ketua Mahkamah Konstitusi. (skj)