untuk di kalangan kelas politik ternyata hobi berbohong mereka itu bener-bener berkelas ya gan, bukan sembarangan bohong tapi justru dijadikan isu yang sampai semua rakyat indonesia itu bisa tau, nih kaya contoh kasusnya transkrip megawati dan jaksa agung yang ternyata cuma fitnah gan, wah waaahh....
Quote:
PDI-P: Transkrip Mega-Jaksa Agung Rekayasa Politik Tanpa Nalar, Fitnah!
SURABAYA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, beredarnya transkrip percakapan yang disebut antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief merupakan fitnah. Transkrip percakapan itu disebarkan Ketua Progress 98 Faizal Assegaf. Ia menyebut percakapan itu terkait kasus pengadaan bus transjakarta yang turut menyeret Joko Widodo di dalamnya.
"Transkrip itu rekayasa politik tanpa nalar," kata Hasto, Kamis (19/6/2014) pagi.
Hasto mengatakan sudah membaca transkrip percakapan tersebut. Akan tetapi, kata dia, ada yang janggal dalam transkrip tersebut, yaitu banyak muncul kata-kata yang tak biasa digunakan Megawati.
Ia pun menyebut, manuver yang dilakukan Faizal merupakan isu murahan, lebih rendah dibanding isu surat palsu saat calon presiden Joko Widodo dituding meminta Jaksa Agung menunda proses penyidikan kasus bus transjakarta hingga Pemilu Presiden 2014 usai. Penyebar surat palsu telah dilaporkan ke Mabes Polri.
“Itu transkrip karangan yang tidak bermutu. Lebih rendah kelasnya daripada surat palsu," ujarnya.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 itu berharap, publik tak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Apalagi, kata dia, kredibilitas Faizal diragukan dan tak melengkapi transkrip yang disebarnya dengan rekaman pembicaraan asli.
“Publik harus mencatat kredibilitas Faizal Assegaf ini. Mudah ditebak bahwa serangan transkrip buatan itu bagian dari proyek menjatuhkan citra Jokowi,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Progress 98 Faizal Assegaf mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Jaksa Agung Basrief Arief agar tidak menyeret nama Joko Widodo ke dalam kasus dugaan korupsi bus transjakarta. Faizal mengaku, rekaman itu diperdengarkan oleh utusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika mendatangi Gedung KPK pada 6 Juni 2014.
Saat dikonfirmasi, Bambang Widjojanto membantah pernyataan Faizal. Ia memastikan tidak akan ada rekaman penyadapan yang keluar dan beredar di eksternal KPK.
Secara terpisah, Jusuf Kalla juga tak percaya bahwa Megawati melakukan pembicaraan khusus terkait kasus pengadaan bus transjakarta dengan Jaksa Agung. Kalla menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan dengan fitnah tersebut.
tapi ya tetep yang namanya kebohongan dan fitnah itu pantas gan dapet ganjaran, contoh lagi nih dari kasusnya jokowi dan obor rakyat, jokowi cuma minta polisi tegas aja menindak pelaku fitnah itu, ya semoga aja polisi kita berani tegas, jangan cuma kalo ada amplopnya aja baru berani.
Quote:
Orang di Balik "Obor Rakyat" Sudah Jelas, Jokowi Minta Polisi Tegas
TEGAL, KOMPAS.com - Calon presiden Joko 'Jokowi' Widodo meminta Polri tegas mengusut kasus kampanye hitam di Tabloid "Obor Rakyat", yang beredar di masa kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2014.
"Harus tegas. Orangnya sudah jelas. Tinggal aparatnya saja," ujar dia sebelum memulai kampanye di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/6/2014) pagi.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu pun memastikan, meski mengetahui siapa orang yang ada di belakang peredaran tabloid tersebut, pihaknya tidak berkomunikasi langsung terhadapnya.
"Enggak ada klarifikasi-klarifikasian. Wong itu pidananya sudah jelas kok," ujar Jokowi.
Tabloid Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid yakni menghujat Jokowi-JK tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.
Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan. Di dalamnya penulis menyangkutpautkan Jokowi dengan kasus bus transjakarta, kemudian disebut juga bahwa Jokowi promaksiat dan sejumlah isu SARA.
Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo menegaskan bahwa Tabloid Obor Rakyat bukan produk jurnalistik. Pihaknya siap membantu pihak yang dirugikan untuk menyeret oknum wartawan yang berkaitan ke ranah hukum.
Kuasa hukum Jokowi-Jusuf Kalla, Alexander Lay, telah melaporkan pemred dan redpel tabloid itu ke Mabes Polri, Senin kemarin. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut kasus tersebut.
sumber
negara kita ini emang kaya akan budaya dan adat gan, makanya kita harus bisa menjaga keharmonisan, untuk aku sih sebenernya simple aja gan asalkan kita bisa saling menghargai satu sama lain pasti gak akan ada namanya perpecahan, ya kan?? jadi kalo pun kita dalam sebuah pertandingan atau persaingan ya kita tetep harus saling menghargai, jangan malah saling menjatuhkan.
