JAKARTA, KOMPAS.com — Prabowo Subianto dalam debat calon presiden melawan Joko Widodo sempat mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun. Jumlah itu lebih besar dari angka yang dipegang oleh tim sukses pasangan capres-cawapres nomor 1 itu, yaitu sebesar Rp 1.000 triliun.



Akan tetapi, setelah pernyataan kebocoran anggaran Rp 7.200 triliun muncul, muncullah polemik. Ada yang menyebut angka itu tidak masuk akal karena terlalu besar, dan ada yang menyatakan Prabowo dinilai tak paham masalah itu. Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta buru-buru memberikan klarifikasi mengenai angka yang disebutkan Prabowo tersebut.

Lantas, apakah memang demikian pernyataan Abraham Samad? Bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun?

Saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyebutkan bahwa banyak kebijakan impor yang tak jelas.

Selain itu, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun.

Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya saat itu.

SUMUR

-----

TERBUKTI PRABOWO GAK ASAL NGOMONG !
RAPATKAN BARISAN 4 PRABOWO !!

Jakarta - Dalam debat Capres pada Minggu (15/6), Prabowo Subianto berulang kali mengatakan bahwa kebocoran anggaran negara bisa mencapai 7000 triliun setiap tahunnya. Dia menegaskan bahwa angka ini dikutipnya dari pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad pada tanggal 07 September 2013.

Belakangan banyak yang mengatakan bahwa ini hanyalah bahan kampanye dari tim Prabowo belaka. Tidak mungkin ada anggaran bocor sebesar itu dan kalaupun ada mana buktinya.


Dari penulusuran intriknews, ternyata Abraham Samad memang pernah mengatakan hal tersebut. Bahkan Ketua KPK itu mengatakannya di depan para kader PDIP dalam acara Rakernas di Hotel Ecopark, Jakarta, pada Sabtu (7/9/2013).

Lalu, bagaimana mungkin Timses Jokowi dan para pendukungnya yang sebagian besar merupakan kader dan simpatisan Partai berlambang kepala banteng itu tidak mengakuinya atau bahkan mengatakan tidak mengetahuinya sama sekali?

Berikut berita lengkap dari situs kompasdotcom, dalam artikel yang berjudul "Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong".


***

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.

"Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah mempelajarinya," kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya.

Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. "Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya," kata Samad.

SUMUR