Apa agenda paling penting dalam proses pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih, dan kepastian hukum?

Prabowo-Hatta:
Bagi mereka, demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa sehingga perlu dipertahankan, diperbaiki, dan dikembangkan. Demokrasi Indonesia saat ini masih ada kekurangan. Oleh sebab itu perlu ada budaya dan pendidikan politik. Seperti halnya demokrasi, pemerintahan yang bersih syarat mutlak agar tercipta Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun demokrasi yang diinginkan oleh Prabowo adalah demorkasi yang produktif, bukan destruktif.

Lalu untuk kepastian hukum, hal tersebut adalah jaminan dari negara untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hatta menambahkan, kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, terutama berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, Prabowo-Hatta memastikan jika mereka terpilih nanti, penegakan hukum akan setara.

Jokowi-JK:
Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Berbagai cara telah ditempuh oleh mereka seperti dengan blusukan dan musyawarah bersama masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mengenai pemerintahan yang bersih, Jokowi menyatakan bahwa untuk mencapai hal itu perlu ada dua syarat: 1) pembangunan sistem seperti e-budgeting, e-catalogue, pajak online, dan lainnya. 2) Pola rekrutmen yang benar, yaitu promosi yang terbuka.

Mengenai kepastian hukum, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Dalam prosesnya, perlu ada keteladanan dari pemimpin dalam menaati aturan hukum, terutama mengenai HAM. Selain itu, institusi hukum seperti KPK harus diperkuat, baik dari jumlah maupun anggarannya.Polisi dan jaksa juga harus sejalan agar tercipta kepatian hukum.

Apa evaluasi anda terhadap pemerintahan saat ini dan bagaimana cara anda mempertahankan hal-hal baik di pemerintahan anda selanjutnya jika terpilih?

Jokowi-JK:
Bagi Jokowi, siapapun presidennya, yang baik akan dilanjutkan dan yang kurang baik akan dihentikan. Namun, hal-hal yang sifitnya prinsip dan ideologis akan tetap dimasukkan ke pemerintahan selanjutnya. Untuk evaluasi, Jusuf Kalla melihat bahwa perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan, yang ditandai dengan banyaknya defisit dan anggaran yang tidak berfungsi. Maka perlu adanya reformasi dalam sistem pemerintahan, yang disebut dengan “Revolusi Mental”. Salah satunya dengan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan. Jokowi menambahkan, yang terpenting adalah pada saat pelaksanaaan dan manajemen pengawasannya yang harus diperkuat.

Apa agenda khusus anda untuk memperbaiki kondisi hukum dan efektifitas pemerintahan di Indonesia?

Prabowo-Hatta:
Bobroknya sistem pemerintahan dan hukum diakibatkan oleh kebocoran kekayaan nasional yang besar sehingga tidak ada SDA yang cukup untuk dinikmati oleh para aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Korupsi terjadi karena banyak pejabat yang takut dengan pensiun dan tidak bisa mengembalikan modal yang telah dipakai untuk berkampanye. Makanya dia kemudian mencoba ambil dari APBD. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh Prabowo-Hatta adalah dengan meningkatkan kualitas hidup para aparatur negara, seperti PNS, jaksa, dan hakim agar mereka tidak melakukan korupsi. Rekrutmen yang baik dan terbuka juga perlu dilakukan agar menghasilkan pemerintahan yang baik.

Bila anda terpilih, apa langkah anda untuk mengurangi biaya politik yang tinggi serta menjadikan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari politik transaksional?

Prabowo-Hatta
Prabowo menyatakan bahwa mereka, bersama dengan partai-partai pengusung, menyepakati agar APBN & APBD tidak dikurangi sepeserpun. Hatta menambahkan, berhubung presiden dipilih langsung oleh rakyat dan proses penentuan menteri merupakan hak preogatif presiden, maka dalam penentuannya harus tegas dan sesuai visi-misi dan rencana pembangunan. Dalam bentuk sederhana adalah menciptakan kabinet ahil atau kabinet zaken. Untuk mengurangi tingginya ongkos politik dalam pemilu, maka Prabowo-hatta bertekad menciptakan demokrasi serta sistem pemilihan yang murah dan efisien.

Jokowi-JK:
Partai politik harus merombak pola rekrutmen anggotanya, yaitu lebih memilih berdasarkan track record dan prestasi. Terkait dengan transaksional, Jokowi sudah menegaskan dari awal bahwa mereka ingin menciptakan koalisi yang ramping agar ke depannya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan bagi-bagi kursi. Untuk konteks biaya politik pilkada, Jusuf Kalla memberikan solusi dengan cara penyatuan pilkada agar efisien.

Kerangka hukum apa yang anda bangun utk menjaga prinsip bhineka tunggal ika di masyarakat?

Jokowi-JK:
Isu bhineka tunggal ika sudah final. Lagipula upaya dalam menjaga prinsip tersebut sudha ditunjukkan dengan contoh konkret dalam pengangkatan Lurah Lenteng Agung yang beragama non-mayoritas. Kerangkan hukum sebenarnya sudah ada, tinggal pelaksanaannya saja. Semua sudah dibuktikan oleh upaya yang dilakukan oleh Jokowi maupun Jusuf Kalla pada masa kepemimpinannya.

Prabowo-Hatta:
Kerangka hukum sebenarnya sudah jelas dan tegas. Prabowo juga sudah terbukti dalam penegakkan prinsip bhineka tunggal ika pada saat berusaha sekuat tenaga mengusung Ahok menjadi wakil gubernur Jokowi di DKI Jakarta. Intinya adalah perlu ada pendidikan dan contoh nyata, salah satunya dalam proses rekrutmen dan memberikan kesempatan bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi.

Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan pilkada yang menelan biaya yang besar? Bagaimana juga dengan permintaan pemekaran daerah yang akhir-akhir ini muncul?

Jokowi-JK:
Pemilihan langsung kepala daerah sebaiknya tetap dipertahankan, hanya teknisnya yang perlu diperbaiki yaitu dengan pelaksanaan secara serentak untuk efisiensi biaya. Mengenai pemekaran, pemberian izin diperboleh tapi dalam pelaksanaannya diperketat. Jika ternyata daerah yang telah dimekarkan terbukti gagal dan membebani negara, harus mau dicabut kembali statusnya. Adapun yang menjadi pertimbangan daerah untuk dimekarkan adalah dilihat dari pendapatan daerah tersebut, manfaat dari pemekaran kepada masyarakat, luas wilayah, dan jumlah penduduk.

Bagaimana anda akan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mempertahankan di masa datang?

Prabowo-Hatta:
HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Tugas undang-undang dasar adalah melindungi segenap rakyat indonesia, itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah hrs melindungi segenap rakyat dari dalam negeri dan luar negeri, seperti mencegah kelompok-kelompok radikal dan menggunakan kekerasan dan mengancam keselamatan orang-orang yang tak bersalah. Jadi, manakala kita menghadapi kelompok yang ingin merakit bom, menimbulkan huru-hara, mengancam kelangsungan negara, maka orang ini menjadi ancaman terhadap penegakan HAM. Karena itu kewajiban seorang petugas melindungi segenap tumpah darah dari ancaman tersebut. Adapun langkah konkrit yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan pendidikan mengenai HAM di segala sektor. Hatta juga menambahkan agar penegakan hukum ke depannya juga tidak diskriminatif dan tidak pandang bulu.

Bagaimana cara anda menyingkirkan tantangan yang menghalangi anda, seperti masalah tata kenegaraan, dalam melaksanakan visi misi anda?

Prabowo-Hatta:
Starategi pertama yang akan dilakukan oleh Prabowo-Hatta adalah menentukan sektor mana yang terlebih dahulu diperbaiki karena dianggap memberikan efek domino pada bidang yang lain. Yang menjadi target utama Prabowo-Hatta adalah sektor pangan. Cara lain adalah dengan meningkatkan komunikasi kepada rakyat. Pemerintah harus sosialisasikan smua program untuk dapat dukungan rakyat. Sedangkan Hatta melihat bahwa yang perlu dilakukan adalah reformasi birokrasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah perampingan jumlah lembaga, penerapan akuntabilitas, serta penguatan lembaga untuk mencegah terjadinya korupsi.

Jokowi-JK:
Untuk menyesuaikan antara pusat dan daerah, maka perlu adanya politik anggaran dari pusat dengan melakukan reward & punishment bagi tiap daerah,. Politik anggaran bisa kita lakukan, misalnya dalam pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu, daerah diperintah untuk membuat itu, kalau tidak bisa dana alokasi khususnya dipotong atau dikurangi. itu untuk daerah sudah mengerikan. Mengenai tumpang tindih lembaga, Jokowi memberikan solusi agar semua proses pembuatan aturan melalui satu pintu, yaitu dari sekneg lalu dikembalikan ke daerah, maka akan jelas. Dan terkait reformasi birokrasi, secara modal sudah mumpuni, tinggal perbaikan sistemnya yang harus diutamakan.