JAKARTA - (Kompas.com) Dalam debat perdana capres-
cawapres yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta,
Senin malam, Joko Widodo (Jokowi) sempat
melontarkan pernyataan akan melakukan politik
anggaran dengan menghukum daerah-daerah
yang tidak tunduk kepada Pemerintah Pusat.
Gagasan tersebut dinilai pengamat ekonomi politik
Bobby Maengkom berpotensi menyebabkan
disintegrasi bangsa.
Jokowi menyampaikan bahwa rata-rata 85 persen
anggaran daerah berasal dari pusat. Dari situ, jika
ada kebijakan daerah yang tidak sejalan, maka
akan diberi hukuman dalam bentuk pemotongan
dana alokasi khusus (DAK).
Menurut Bobby, Jokowi lupa akan sejarahnya.
“Hal sederhana saja, Jokowi juga pernah menolak
dicabutnya subsidi BBM dan menolak BLT.
Penolakan ini artinya menolak kebijakan
Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah
SBY melakukan politik anggaran, seperti ide
Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada
Pemerintah Pusat,” ungkap Bobby, Selasa
(10/4/2014).
Bila ide Jokowi itu, lanjut dia, diterapkan pada
Papua dan Aceh, yakni ada kebijakan daerah yang
tidak seiring dengan Pusat, apakah Jokowi mau
memotong DAK-nya. “Apakah rakyat Papua tidak
melakukan pemberontakan dan memisahkan diri
dari Republik Indonesia?” cetusnya.
Karena itu ia menilai, politik anggaran kepada
Pemerintah Daerah tidak tepat. Hal yang terjadi
bukan ketatan kepada Pemerintah Pusat,
melainkan pemberontakan yang pada akhirnya
memicu disintegrasi bangsa. Sehingga, wajar bila
masyarakat menolak politik anggaran yang akan
dilakukan oleh Jokowi.(kompas.com)