Diprediksi tak bisa berbuat banyak kalau larut dalam permainan politik DPR. Transparansi anggaran jadi tantangan.


Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) yang berlaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Pilpres) mengusung semangat membawa perubahan dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Masing-masing ingin melakukan perbaikan. Tetapi tekad melakukan perubahan itu tampaknya tak akan berjalan mulus.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Independen (Formappi), Sebastian Salang, berpendapat perubahan yang dicita-citakan capres-cawapres berpotensi tidak dapat terwujud karena semangat senada tidak tercermin dalam komposisi anggota DPR periode 2014-2019. Ia memprediksi anggota DPR ke depan masih menggunakan pendekatan pragmatisme, masih ‘gaya lama’.

Sebastian mengatakan pada umumnya calon legislatif (caleg) yang terpilih bersinggungan dengan politik transaksional. Caleg yang terlibat politik transaksional cenderung mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg).

Salah satu caranya, Sebastian melanjutkan, caleg terpilih akan memanfaatkan program-program yang digelar pemerintahan untuk kepentingan politik. Atau sebaliknya, tidak menyetujui program pemerintah yang dinilai tidak selaras dengan keinginan anggota Dewan. Salah satu yang krusial menjadi perdebatan adalah kebijakan pengetatan dan transparansi anggaran.

Jika pemerintahan ke depan tidak sanggup menghadapi DPR dan berkompromi maka tekad perubahan yang diinginkan tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika mampu menghadapi ‘gaya lama’ DPR perubahan berpeluang bisa terealisasi.

Atas dasar itu Sebastian menilai pertarungan politik antara pemerintah dan DPR akan sengit. “Yang dibutuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang berani untuk tidak kompromi atau bertransaksi politik. Kalau hal itu berani dilakukan maka perubahan itu bisa digulirkan,” katanya dalam jumpa pers di kantor Formappi Jakarta, Kamis (5/6).

Sebastian melihat hubungan yang akan terjalin antara pemerintah dan DPR ke depan dipengaruhi juga oleh posisi koalisi yang mendukung masing-masing pasangan capres-cawapres. Untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), ia melihat Prabowo berupaya mengamankan koalisi sehingga pelaksanaan kebijakannya lancar. Hatta bisa berperan melobi DPR mengingat pengalamannya memimpin partai politik (parpol), menjadi anggota DPR, dan menteri.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menurut Sebastian cenderung membuat eksperimen baru dalam menjalin hubungan dengan DPR. Ia menilai Jokowi akan cenderung cuek dengan DPR. Sehingga dia tidak terlalu mementingkan apakah kebijakannya nanti mendapat dukungan atau tidak dari DPR. Sebastian menilai sikap itu ditunjukan Jokowi dalam memimpin Jakarta. Dimana kebijakan yang diterbitkan terus bergulir sekalipun disorot DPRD.

Mengacu kondisi itu Sebastian berpendapat antara Prabowo dan Jokowi punya kunggulan dan kelemahan masing-masing dalam menjalin hubungan dengan DPR ke depan. Apakah mau berkompromi dan bertransaksi atau tidak. Jokowi dinilai punya pengalaman dalam menghadapi parlemen sedangkan Prabowo walau punya keberanian tapi perlu dibuktikan bagaimana sikap yang akan ditempuhnya untuk menghadapi parlemen.

Tapi yang jelas, Sebastian menilai kesuksesan pemerintah ke depan menghadapi DPR berpengaruh terhadap kelancaran implementasi program-program kerja yang telah mereka rancang, dan apakah kebijakan yang diterbitkan mampu membawa perubahan sebagaimana harapan atau hasil transaksional dengan DPR.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan caleg petahana yang terpilih akan mempengaruhi gaya kerja DPR periode lima
tahun mendatang. Sekalipun hasil penelitian Formappi menunjukan caleg baru lebih banyak terpilih ketimbang incumbent tapi tidak dapat menjamin dapat mengubah DPR. Ia yakin caleg petahana yang terpilih kembali akan punya pengaruh yang lebih besar di DPR. Pasalnya, caleg petahana punya pengalaman yang lebih di DPR
daripada caleg wajah baru.

Bagi Lucius, salah satu pembenahan kinerja DPR itu dapat dilakukan lewat revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Misalnya, peran badan kehormatan DPR harus diperkuat. Sehingga jika ada kasus yang diduga dilakukan anggota DPR, Badan Kehormatan dapat melakukan investigasi mendalam untuk menyelesaikannya sesuai aturan. “Selama ini peran dan fungsi badan kehormatan DPR sangat normatif, cuma menunggu aduan yang masuk,” pungkasnya.


sumber


Gw udah cape ngelihat yang sudah-sudah, Partai Politik menyandera SBY. Partai minta jatah menteri, kalau dicabut menterinya, dukungan di DPR akan ditarik.

Hal yang sama untuk DPR, kalau tidak dibagi proyek, mengancam anggarannya dikurangi atau tidak disetujui.

Mudah-mudahan pemerintah yang baru bisa merubah praktik yang ada