Koalisi bagi2x jatah kekuasaan lewat bagi2x kedudukan Mentri bagi partai pendukung sudah terbukti menjadi sumber masalah Korupsi, masing2x partai menjadikan jatah departemennya sebagai mesin ATM pencari Uang untuk kepentingan Individu Elitenya dan Partainya.
Setelah Masalah korupsi partai Demokrat, korupsi Partai Kasus Sapi, diikuti Kasus korupsi Dana Haji dari PPP dan kasus SKRT di dep Kehutanan dari PBB dan E-KTP yang melibatkan partai Golkar, harus kah koalisi politik dagang Sapi ini diulang lagi untuk memberi Jatah Korupsi di Pemerintahan yang akan datang ???
Bagaimana pendapat kaskuser ??