Jakarta - Capres Gerindra Prabowo Subianto menjanjikan posisi menteri utama untuk Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Apakah memungkinkan di Indonesia dibuat posisi menteri utama?

"Berpikir tentang menteri utama itu bukan hal inkonstitusional. Itu adalah kreatifitas kabinet," kata Ahli Hukum Tatanegara, Irman Putra Sidin, kepada detikcom, Selasa (20/5/2014).

Namun pembentukan menteri itu ada aturan mainnya. Prabowo harus mengubah UU Kementerian Negara kalau mau membuat posisi baru untuk Ical. Merevisi UU tentu saja bukan hal mudah.

"Jari sekarang pembentukan menteri itu tunduk kepada UU Kementerian Negara. Jadi hingga saat ini belum ada dalam UU Kementerian Negara itu yang mengatur posisi menteri utama. Yang ada adalah menteri koordinator," katanya.

Menurut Irman, menteri utama sebenarnya sama dengan menteri koordinator. Bukan seperti perdana menteri yang disampaikan Ical.

"Mau tidak mau harus berpikir ke sana. Kalau mengadakan nomenklatur menteri utama itu sebenarnya sama dengan menteri koordinator, bukan perdana menteri," tegasnya.

"Nggak ada itu perdana menteri, semua kekuasaan kita dipegang presiden. Wapres pun tak berhak memegang kekuasaan," pungkasnya.

Biar seneng aja

Ini jika prabowo menang:

Untuk mengangkat menteri utama perlu adanya perubahan UU

Sulit bagi Prabowo utk mengegolkan UU itu karena kemungkinan besar akan dihadang oleh DPR yg memiliki komposisi relatif seimbang antara kubu pemerintah dan oposisi.

Nah jika ini terjadi, maka ada alasan bagi prabowo utk menempatkan ical hanya di posisi menteri biasa atau paling tinggi menteri koordinator