- Beranda
- Berita dan Politik
[Masih Fresh] Gandeng BPK, Jokowi Tegaskan Tak Ada Lagi Transaksi Menyimpang
...
TS
Vikutorika
[Masih Fresh] Gandeng BPK, Jokowi Tegaskan Tak Ada Lagi Transaksi Menyimpang
Quote:
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin, penyalahgunaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta tidak akan ada lagi. Sebab, Pemprov DKI Jakarta telah menggandeng BPK untuk mengawasi setiap transaksi kas DKI di bank-bank BUMN, yakni BNI, BRI dan Bank Mandiri.
"Kalau bank sudah mempunyai lebih dari 2.000 cabang dan BPK melakukan audit, saya kira ini bagus untuk orang takut melakukan perbuatan tidak baik dengan penyimpangan anggaran," kata Jokowi, di BPK RI, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Dalam seremonialnya, Jokowi melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Bambang Pamungkas, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BNI Gatit Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama BRI Sofyan Basir. Serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Tujuan penandatanganan kerjasama ini agar pengawasan keuangan negara dapat dilakukan dengan efisien dan transparan.
"Saya kira itu sistem yang dibangun dalam rangka mempersempit, menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat tidak baik," kata Jokowi.
Kepala BPK RI Hadi Poernomo mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang berani mengawasi anggaran yang dikelola oleh Bank DKI. Menurut dia, Pemprov DKI yang pertama kali mempersilakan BPK untuk mengaudit.
Selama ini, BPK mengaku kesulitan mengaudit transaksi akses keluar masuk kas di Pemprov DKI lantaran sistemnya masih manual. Dengan sistem baru ini, proses audit akan lebih cepat dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Kredibilitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan jauh lebih kredibel dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Melalui kesepakatan bersama ini, juga diyakini dapat tercipta "e-audit financial tracking" yang akan memberikan manfaat bagi Pemprov DKI.
"Selama di Pemprov DKI, pemerintahan ini (Jokowi-Basuki) untuk pertama kalinya berani melakukan sistem transaksi online," kata Hadi. - TKP
Sial kita semua kena tipu gan
Quote:
Mantan Direktur Jenderal Pajak, 2001, ini terpilih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam Sidang Anggota BPK, Rabu sore 21 Oktober 2009. Dia didampingi Wakil Ketua Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, MSi. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tersebut dilaksanakan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia oleh sembilan Anggota BPK. Drs. Hadi Poernomo, Ak, pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947, itu menggantikan Dr. Anwar Nasution.
Semoga KPK bekerja cermat terutama buat audit asal usul kekayaannya
Quote:
Spoiler for Biografi Hadi Purnomo:
Kemudian pada Senin, 26 Oktober 2009, Drs. Hadi Purnomo, Ak. dan Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK RI 2009-2014 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, di Gedung Mahkamah Agung.
Pengucapan sumpah juga dihadiri oleh para Anggota BPK RI, yaitu Anggota I BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II BPK Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H., Anggota III BPK Hasan Bisri, S.E., M.M., Anggota IV BPK Dr. Mantan Ketua FKB DPR RI
Ali Masykur Musa, M.Si., Anggota V BPK Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., Anggota VI BPK Dr. H. Rizal Djalil, dan Anggota VII BPK Drs. T. Muhammad Nurlif.
Sebelumnya, tujuh anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilantik dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin M Tumpa dan disaksikan Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 19 Oktober 2009.
Ketujuh anggota baru BPK periode 2009-2014 itu adalah Hasan Bisri, Hadi Purnomo, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Taufiequrahman Ruki, Muhamad Nurlif, dan Mantan Ketua FKB DPR RI
Ali Masykur Musa. Mereka menggantikan tujuh anggota BPK periode 2004-2009 yaitu Ketua BPK (2004-2009)
Anwar Nasution, Abdullah Zainie, Imran, I Gusti Agung Rai, Baharuddin Aritonang, Hasan Bisri (terpilih kembali), dan Irjen Pol Udju Djuhaeri.
Seusai pelantikan, acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pisah sambut Anggota BPK di Gedung Umar Wirahadikusumah, Kantor Pusat BPK. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan Buku Memori Masa Jabatan BPK RI 2004-2009 oleh Ketua BPK (2004-2009)
Anwar Nasution kepada seluruh Anggota BPK 2009-2014.
Buku tersebut merupakan dokumentasi ringkas dari seluruh perjalanan dan kiprah BPK, capaian prestasi, tantangan dan kendala dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta dalam membangun kapasitas kelembagaan BPK selama lima tahun terakhir.
Drs. Hadi Poernomo, Ak, pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Ekonomi di Dewan Analisis Strategis pada Badan Inteligen Negara (BIN), 2009. Dia menjabat Lihat Daftar Direktur
Direktur Jenderal Pajak, 2001; Lihat Daftar Direktur
Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, 2000; Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1998;
Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak Manado, 1996; Auditor di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengendalian Wilayah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 1980; Auditor di Bidang Pemeriksaan pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta, 1973; Auditor di Kantor Pajak Perusahaan Swasta, Jakarta, 1969; dan Pegawai Negeri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Desember 1965.
Lulusan Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan, 1973, Akuntan Register Negara No. D786 dan Akademi Ajun Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1969, ini juga sudah menyelesaikan Spamen 1999, dan Spama 1996. ti | crs
© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Pengucapan sumpah juga dihadiri oleh para Anggota BPK RI, yaitu Anggota I BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II BPK Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H., Anggota III BPK Hasan Bisri, S.E., M.M., Anggota IV BPK Dr. Mantan Ketua FKB DPR RI
Ali Masykur Musa, M.Si., Anggota V BPK Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., Anggota VI BPK Dr. H. Rizal Djalil, dan Anggota VII BPK Drs. T. Muhammad Nurlif.
Sebelumnya, tujuh anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilantik dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin M Tumpa dan disaksikan Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 19 Oktober 2009.
Ketujuh anggota baru BPK periode 2009-2014 itu adalah Hasan Bisri, Hadi Purnomo, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Taufiequrahman Ruki, Muhamad Nurlif, dan Mantan Ketua FKB DPR RI
Ali Masykur Musa. Mereka menggantikan tujuh anggota BPK periode 2004-2009 yaitu Ketua BPK (2004-2009)
Anwar Nasution, Abdullah Zainie, Imran, I Gusti Agung Rai, Baharuddin Aritonang, Hasan Bisri (terpilih kembali), dan Irjen Pol Udju Djuhaeri.
Seusai pelantikan, acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pisah sambut Anggota BPK di Gedung Umar Wirahadikusumah, Kantor Pusat BPK. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan Buku Memori Masa Jabatan BPK RI 2004-2009 oleh Ketua BPK (2004-2009)
Anwar Nasution kepada seluruh Anggota BPK 2009-2014.
Buku tersebut merupakan dokumentasi ringkas dari seluruh perjalanan dan kiprah BPK, capaian prestasi, tantangan dan kendala dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta dalam membangun kapasitas kelembagaan BPK selama lima tahun terakhir.
Drs. Hadi Poernomo, Ak, pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Ekonomi di Dewan Analisis Strategis pada Badan Inteligen Negara (BIN), 2009. Dia menjabat Lihat Daftar Direktur
Direktur Jenderal Pajak, 2001; Lihat Daftar Direktur
Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, 2000; Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1998;
Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak Manado, 1996; Auditor di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengendalian Wilayah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 1980; Auditor di Bidang Pemeriksaan pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta, 1973; Auditor di Kantor Pajak Perusahaan Swasta, Jakarta, 1969; dan Pegawai Negeri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Desember 1965.
Lulusan Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan, 1973, Akuntan Register Negara No. D786 dan Akademi Ajun Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1969, ini juga sudah menyelesaikan Spamen 1999, dan Spama 1996. ti | crs
© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
0
1.2K
Kutip
4
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru