UE Gagalkan Politik Pembangunannya Sendiri

UE adalah pemberi dana bantuan terbesar di dunia. Tapi dalam kampanye pemilu Eropa, politik pembangunan tidak dikedepankan, dan kesuksesan kerap digagalkan kepentingan ekonomi sendiri.

Penyelamatan mata uang Euro, pengawasan bank, pengurangan birokrasi dan kekuasaan lebih besar dalam Parlemen Eropa; inilah tema-tema yang menguasai kampanye pemilu Eropa di Jerman. Awalnya nampak logis, bahwa partai-partai tidak berusaha mendapatkan suara dengan tema pemberantasan kemiskinan di Afrika, sokongan bagi perkembangan ekonomi Asia dan demokrasi serta HAM di Amerika Latin. Di parlemen di Straßburg yang duduk adalah wakil seluruh penduduk UE.

"Politik pembangunan bukan yang utama dalam pengambilan keputusan pemberian suara," begitu keluh anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) di Parlemen Eropa, Norbert Neuser. Ia anggota dewan urusan pembangunan pada Parlemen Eropa. Padahal kerjasama pembangunan dengan Afrika semakin baik dalam beberapa tahun terakhir, kata Neuser.

Yang Tidak Punya Masa Depan Berimigrasi

Tujuan politik pembangunan UE adalah sokongan bagi pemerintahan yang baik, juga perbaikan di sektor ekonomi dan kemanusiaan. Tercakup di dalamnya penggunaan sumber daya alam yang bertanggungjawab juga tugas memberantas kelaparan dan kemiskinan. Pengurangan migrasi, menurut Komisi UE tidak termasuk dalam tujuan kerjasama pembangunan.

Namun demikian, kesuksesan pembangunan bisa membantu agar orang tidak meninggalkan tanah airnya. Bagi Ethiopia, UE menetapkan dana bantuan 200 juta Euro untuk pembangunan jalan, supaya warga desa bisa mencapai kota dalam waktu singkat untuk menjual produksinya di pasar. Oleh sebab itu, kemiskinan di pedesaan jelas berkurang. Itu berarti pembangunan dan pemberantasan kemiskinan di negara lain juga sesuai dengan kepentingan Eropa. Karena yang tidak punya masa depan di negaranya, akan berimigrasi.

Produksi Daging Ayam UE Rugikan Petani Afrika

Lebih dari separuh bantuan pembangunan di dunia berasal dari Uni Eropa. Titik beratnya: kerjasama dengan negara-negara AKP, yaitu 79 negara di kawasan Afrika, Karibik dan Pasifik, yang sebagian besar bekas wilayah koloni. Dalam perjanjian Lisboa, UE wajibkan diri untuk mengkoordinasi politik sesuai kepentingan pembangunan. Kalau dilaksanakan, keputusan politik luar negeri, pertanian dan perdagangan tidak boleh bertentangan dengan tujuan politik pembangunan.

Nelayan Afrika

Tapi realitanya berbeda. "Di satu pihak UE akan mengambil langkah apapun untuk berantas kemiskinan dan kelaparan. Di lain pihak mereka menggagalkan upaya ini dengan mengekspor bahan pangan," demikian kritik Christa Randzio-Plath, wakil kepala Ikatan Politik Pembangunan pada organisasi non pemerintah Jerman. "Apa gunanya politik itu bagi petani kecil Afrika, bila pasarnya dipenuhi produk pertanian murah dari Uni Eropa?" ditambahkan Randzio-Plath.

Kemitraan Tidak Setara

Bukan hanya pertanian yang dirugikan. Randzio-Plath menjelaskan, dengan kesepakatan perikanan, UE mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri bukan nelayan asli. Karena kapal-kapal penangkap ikan Eropa juga menjaring di daerah pantai Afrika. Memang UE membayar imbalan kepada negara-negara yang mengizinkan kapal UE menangkap ikan di wilayahnya. Tapi menurut keterangan organisasi lingkungan WWF, nilai jual hasil tangkapan kapal dari Eropa jelas lebih tinggi dari pembayaran kepada negara-negara itu. Sementara nelayan asli kehilangan mata pencaharian.

Politisi pada Parlemen Eropa, Norbert Neuser juga mengkritik kesepakatan kemitraan ekonomi yang dibicarakan UE dengan negara-negara AKP. Politik UE tidak adil terhadap negara berkembang, ungkap Neuser. Menurut Uni Eropa, Economic Partnership Agreements (EPA) harus mendorong perkembangan negara-negara AKP.

Tapi kenyataannya berbeda, demikian dikatakan organisasi bantuan Oxfam. Dikatakan juga, menurut bentuknya yang sekarang, EPA adalah perjanjian perdagangan bebas, yang terutama menguntungkan eksportir Eropa. Menurut EPA, negara-negara Afrika harus membuka pasarnya bagi ekspor dari Eropa. Bahkan sektor pelayanan juga harus dibuka bagi Eropa.

Kelompok Elit Juga Bertanggungjawab

Tapi kurangnya koordinasi politik di pihak UE hanya sebagian masalah. Kelompok elit di negara-negara Afrika menyebabkan kesulitan bertambah, kata Norbert Neuser. Ia mengambil contoh negatif Nigeria. Negara itu kaya karena punya minyak. Tapi yang mendapat keuntungan hanya warga elitnya saja, demikian dijelaskan Neuser.

UE bisa membantu dalam hal pengembangan sistem pajak efisien. Dan jika ingin berjalan koheren, di masa depan Uni Eropa juga harus memberi sumbangan berupa pemberantasan surga pajak di wilayahnya.
ember
===========================================================================
sikap munafik UE kan emang buat melindungi kepentingannya...
makanya negara kita harus segera punya kemampuan Reverse Enginering ampuh..
kemudian berdayakan intelejen kita buat nyolong teknologi negara maju..