Indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 adalah sebagai berikut; 1. PDIP (7.7) 2. PAN (5.5) 3. Golkar (4.9) 4. PKB (3.3) 5. PPP (2.7) 6. PKPI (2.1) 7. Gerindra (1.9) 8. Demokrat (1.7) 9. PBB (1.6) 10. Hanura (1.5) 11. PKS (0.3).

JAKARTA, Jaringnews.com - Rilis indeks korupsi partai politik 2002-2014 yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai terkorup, dengan jumlah kader yang paling banyak terjerat kasus korupsi.

Indeks ini sedikit berbeda dengan rilis sebelumnya yang dikeluarkan oleh ICW pada smester awal tahun 2012 lalu. Saat itu, Partai Golkar menempati urutan pertama disusul oleh partai berlambang kepala Banteng diurutan kedua.

Namun beda halnya dari data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2013. Lembaga antirasuah itu pun mencatat partai Golkar sebagai partai yang memiliki kader terbanyak yang tersangkut kasus korupsi dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan. Terdapat 40 kader GOLKAR terlibat korup, diikuti PDI-P 27, DEMOKRAT 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, GERINDRA 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.

Seperti diketahui, indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 (www.antikorupsi.org) sebagai berikut 1. PDIP (7.7) 2. PAN (5.5) 3. Golkar (4.9) 4. PKB (3.3) 5. PPP (2.7) 6. PKPI (2.1) 7. Gerindra (1.9) 8. Demokrat (1.7) 9. PBB (1.6) 10. Hanura (1.5) 11. PKS (0.3).

Sekedar diketahui, Indeks ini ramai beredar luas di media sosial, dan menjadi pesan berantai. Redaksi Jaringnews.com pertama sekali mendapatkan rilis ini dari pesan singkat yang diperoleh dari Staf Khusus Presidenan bidang Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief pada Senin (10/3).

Dalam pesan singkatnya, ia menuturkan bahwa hal ini perlu diketahui masyarakat luas. Menurutnya, agar masyarakat memahami kondisi sesungguhnya yang terjadi kepada partai-partai yang saat ini sebagai peserta pemilu 2014.

"Ini harus diumumkan, agar rakyat bisa menilai dan memahami,"pungkasnya.

Temuan fakta partai terkorup yang dilansir oleh ICW dan KPK ini cukup mengagetkan publik karena selama ini Parta Demokrat lah yang dipersepsikan seolah-olah segai partai terkorup sebagaimana diberitakan di berbagai siaran televisi.

"Ada keganjilan dalam pemberitaan kasus korupsi selama ini. Partai Demokrat selama ini dipersepsikan sebagai partai terkorup. Pada hal faktanya tidak demikian" ujar Kastorius Sinaga, Ketua DPP Partai Demokrat yang juga caleg DPR RI.

"Persepsi tidak adil tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, karena Partai Demokrat adalah partai yang sedang memerintah sehingga lebih disorot oleh media. Kita semua tahu media massa, khususnya televisi, juga erat kepemilikannya dengan ketua umum partai politik tertentu. Politik itu sering kali merupakan persepsi, bukan soal kebenaran faktual. Nyatanya, kalau menyangkut kebenaran faktual, partai terkorup adalah seperti yang dilansir oleh lembaga kredibel ICW dan KPK di atas" tukas Kastorius yang juga mantan anggota tim Pakar KPK tahun 2010 untuk Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) tersebut

Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Sekjen Partai Golkar Leo Nababan menanggapi sindiran Jubir Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang menyebut Partai Golkar sebagai partai terkorup.

"Ruhut tidak perlu urus partai orang lain, dia tahu kok apa yang ada di Golkar, dia kan pernah ada di Golkar," kata Leo ketika dihubungi Bisnis.com, Rabu (12/3/2014).

Leo juga menantang Ruhut untuk membuktikan siapa yang masih dipercaya publik dan memenangi Pemilu 2014.

Pasalnya elektabilitas Partai Demokrat juga tengah menurun drastis dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggotanya.

Sebelumnya, Ruhut mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah mengungkap bahwa PDIP dan Golkar merupakan partai yang paling terindikasi melakukan korupsi.

Sindiran kepada Golkar dan PDIP itu disampaikan Ruhut seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, menanggapi hasil rilis KPK dan ICW terkait partai-partai yang terindikasi melakukan korupsi terbesar, Leo menjelaskan bahwa 50% kepala daerah di Indonesia sebagian besar berasal dari Partai Golkar.

" 50% Kader di Indonesia berasal dari Golkar, jadi yang kena tentu Partai Golkar," ujarnya.

Meskipun demikian, Leo mengatakan bahwa Golkar akan terus melakukan perbaikan. Dia juga menegaskan bahwa Golkar akan menindak tegas para anggotanya yang terbukti terlibat korupsi.

" Kalau ada yang terbukti melakukan korupsi, jelas sanksinya adalah dipecat dari partai," ucapnya.

Seperti diketahui, beredar hasil rilis indeks partai terkorup dari ICW dan KPK.

Berdasarkan data dari KPK sepanjang 2005-2013 mencatat partai Golkar sebagai partai yang memiliki kader terbanyak yang tersangkut kasus korupsi dan telah mendapatkan vonis di pengadilan.

Sebanyak 40 kader Golkar terlibat korup, disusul PDI-P 27, Partai Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, Gerindra 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.

Adapun, indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 menyebutkan PDIP sebagai partai yang paling terindikasi melakukan korupsi.

Berikut indeks korupsi partai-partai politik yang dirilis ICW, PDIP (7,7%), PAN (5,5%), Golkar (4,9%), PKB (3,3%), PPP (2,7%), PKPI (2,1%), Gerindra (1,9%), Demokrat (1,7%), PBB (1,6%), Hanura (1,5%), dan PKS (0,3%).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil hitung cepat CSIS dan Cyrus Network pada Rabu, PDIP hingga pukul 17.30 WIB tercatat mendapat suara terbanyak dengan 19,1 persen suara nasional disusul Golkar dengan 14,3 persen, Gerindra (11,9 persen) dan PKB (9,5 persen).

Sementara itu Demokrat mendapat 9,4 persen, PAN 7,4 persen, PPP (6,8 persen), PKS (6,8 persen), Nasdem (6,8 persen), Hanura (5,4 persen), PBB (1,6 persen) dan PKPI (1 persen).

"PDIP memang memenangkan pemilu legislatif tapi perolehan suaranya jauh dari perkiraan sejumlah poling yang dilakukan sebelumnya," kata peneliti senior Phillips J Vermonte dalam konferensi pers CSIS dan Cyrus Network di Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Menurutnya elektabilitas Jokowi yang tinggi tidak mampu mengatrol perolehan suara calon legislatif dari PDIP. Phillips mengatakan caleg PDIP terlalu mengandalkan nama Jokowi sehingga kurang berusaha keras mendekati konstituennya.

"Dilihat dari hasil penghitungan suara yang diadakan CSIS dan Cyrus Network ini, PDIP harus berusaha merangkul partai lain untuk berkoalisi dalam pemilu presiden 9 Juli nanti karena suara dari partai lain ternyata juga cukup tinggi dan menentukan," kata Phillips.

Penghitungan dilakukan dengan mengambil suara di 2.000 TPS terpilih di 77 daerah pemilihan DPR RI di Indonesia. Penghitungan cepat dilakukan dengan metode random sampling dengan kualitas random mencapai 99,1 persen dan tingkat partisipasi 75,3 persen. Penghitungan cepat oleh CSIS dan Cyrus Network ini bukan hasil resmi dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu.