Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan adanya pengeluaran dana kampanye lima partai politik (parpol) yang lebih besar dibandingkan penerimaanya. JPPR mensinyalir, parpol menyusun laporan dana kampanye secara asal.

"Kami menemukan banyak partai yang total dana pengeluarannya lebih banyak dari penerimaannya. Pertanyaannya, selisihnya itu didapat dari mana? Ini kan pertanda memang laporan tersebut dibuat asal jadi saja," ujar Manajer Program JPPR Sunanto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).

Sunanto memaparkan, lima partai itu adalah Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berdasarkan laporan awal dana kampanye parpol yang disampaikan ke KPU 2 Maret 2014, total penerimaan dana kampanye Partai Nasdem berjumlah Rp 78.347.025.989. Namun, pengeluaran dana kampanye partai itu lebih banyak sekitar Rp 484 juta, yaitu Rp 78.831.580.900.

Penerimaan dana kampanye PDI-P sebesar Rp 205.751.795.002. Namun, pengeluarannya lebih besar sekitar Rp 1,2 milyar, yaitu Rp 207.039.025.439.

Penerimaan Partai Gerindra sebesar Rp 210.691.081.795 dan total pengeluarannya lebih besar sekitar Rp 1,2 juta, yaitu 210.692.341.795. Penerimaan dana kampanye PPP sebesar Rp 57.953.479.461 dengan pengeluaran Rp 98.225.535.574 atau selesih sekitar Rp 40 miliar.

Selisih paling besar, menurut JPPR, yakni Partai Golkar dengan penerimaan dana kampanye sebesar Rp 150.071.527.722, tetapi pengeluaranya mencapai Rp 219.107.291.538 (selisih sekitar Rp 69 miliar).

Sunanto menilai sebagian besar partai politik peserta pemilu tidak serius menyiapkan laporan dana kampanye. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang paling bertanggung jawab atas buruknya laporan dana kampanye parpol tersebut.

"Hampir semua parpol tidak memiliki kesiapan pembukuan dan rekening khusus dana kampanye. Kami menilai, parpol lemah dan memang lalai menyiapkan laporannya," kata Sunanto.

Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya atas laporan dana kampanye parpol, tampak parpol terlambat membuka rekening khusus dana kampanye. Keterlambatan itu, kata dia, sengaja dilakukan pihak parpol untuk menghindari pencatatan dana kampanye.