Banyaknya fenomena wajib pajak nakal menjadi salah satu alasan Pemprov DKI dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak mengadakan perjanjian kerja sama. Salah satunya pertukaran data penarikan pajak terkait kependudukan, SIUP, IMB, kendaraan bermotor, dan lainnya.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui di Ibukota banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan alias nakal. Misalnya, pembelian apartemen seharga Rp 3 miliar hingga 12 miliar tanpa kontribusi pajak. Ataupun pajak mobil mewah dengan pajak yang sangat kecil."Mungkin pembelian tanah, properti apartemen, atau transaksi lain, di Dirjen pajak kok pajaknya kecil?. Nah, kejar! Itu saja," tegas capres PDIP yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/3/2014).Dengan sharing data antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI, pria yang karib disapa Jokowi itu meyakini akan memperkuat data kedua belah pihak. Sehingga cepat mendeteksi siapa saja yang belum melaksanakan kewajibannya."Tukar informasi di data itu penting sekali. Saling diisi dan ditutup dengan dirjen dan kita. Sehingga semua data itu kita pegang bersama-bersama," ujarnya.Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan Chatib Basri. Dengan adanya kerja sama pertukaran data tersebut pemerintah dapat segera mampu mendeteksi wajib pajak nakal."Betul dibilang Pak Jokowi. Orang beli mobil tiap hari tapi pajak nggak tiap hari. Dengan pertukaran data kita tahu informasinya seperti apa. Nanti bisa saling tukar antara pusat dan DKI," kata Chatib.

http://jokowipilihanku.com/aktivitas...jokowi-kejar!/