Jakarta - Jelang Pemilu 2014, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf menyebut program-program pemerintah yang pro rakyat digagas oleh Presiden SBY sendirian, tanpa andil menteri-menteri koalisi. Pernyataan ini berpotensi memantik konflik di tubuh koalisi partai pendukung pemerintah.

"Kalau ada program Bidik Misi, itu program SBY, bukan menteri. Subsidi pertanian itu programnya SBY, karena SBY yang selalu memikirkan rakyatnya. Ini program Pak SBY, bukan program menteri-menteri koalisi," kata Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014).

Parpol koalisi bergejolak. Mereka meradang, tak terima menterinya dianggap tak berkontribusi. Jelang pemilu, jika pernyataan Nurhayati diterima rakyat, bisa jadi berpengaruh pada tingkat keterpilihan.

Salah satu yang merespon keras adalah PAN. Partai berlambang matahari yang punya dua menteri di pemerintahan, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, ini menyebut pernyataan Nurhayati sesat.

"Baik buruknya tentu tanggung jawab partai koalisi. Kalau kemudian pemerintah baik itu hanya Presiden, ya itu cara berpikir yang sesat," kata Ketua Bappilu PAN Viva Yoga Mauladi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (12/3).

PKB yang juga punya menteri di pemerintahan tak kalah kepanasan dengan pernyataan Nurhayati. Pernyataan itu disebut Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain bisa membuat retak koalisi.

"Saya kira itu klaim emosional, sebagai the rulling party, tidak boleh klaim berlebihan seperti itu karena bisa mengakibatkan keretakan koalisi," kata Malik.

Sementara Golkar, memandang pernyataan Nurhayati itu sebagai bentuk manuver Partai Demokrat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. PD dinilai galau menghadapi Pemilu 2014.

"Pemerintahan itu kan dari presiden dan menteri. Masyarakat menilai secara kolektif. Rakyat akan lihat kok, di akhir pemerintahan baru klaim begini. Masyarakat akan lihat ini seperti kegalauan, khawatir rakyat menilai presiden tidak melakukan apa-apa selama 5 tahun," kata Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya.

PKS, yang selama ini kerap berseberangan dengan Partai Demokrat, tak mau kalah mengkritik pernyataan Nurhayati. Menurut PKS, seharusnya kerja pemerintah dianggap sebagai hasil kolektif.

"Jangan sampai saling klaim, nggak bagus. Yang baik semua bekerja, semua punya saham. Salah ditanggung bersama, manfaatnya juga ditanggung bersama. Rakyat tahu mana yang kerja," kata Jubir PKS Mardani Ali Sera.

Sementara PPP bersikap lebih adem. PPP menyerahkan rakyat untuk menilai kebenaran dari klaim Nurhayati. "Biarkan saja. Klaim itu hak Partai Demokrat sebagai pimpinan koalisi. Kita hormati. Kita kembalikan pada rakyat yang berhak menilai," kata Sekjen PPP Romahurmuziy

sumber : http://m.detik.com/news/pemilu2014/r...-bakar-koalisi

sudah tidak ada kesatuan dalam Republik ini.
bagaimana mau mengurus RAKYAT??