Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali naik pitam pada pejabat Pemprov DKI Jakarta saat memimpin sebuah rapat. Penyebabnya adalah rumitnya birokrasi dan administrasi jika swasta ingin menyumbang sesuatu dan memasang iklan di dalamnya.
Saat memasuki ruang rapat, tanpa basa-basi, Basuki langsung bicara dengan nada tinggi dan seolah memarahi para pejabat DKI yang berada di samping kirinya.
"Di mana salahnya mau menyumbang bus, terus ditolak dan mesti bayar pajak reklamenya? Mungkin DKI memang sengaja mau batalkan dan lebih suka nyolong-nyolong dari tender," kata Basuki dengan nada tinggi, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).
Pertemuan ini beragendakan serah terima 30 bus sedang dari beberapa perusahaan swasta kepada Pemprov DKI. Selain menyumbang transjakarta, pihak swasta hanya menginginkan memasang reklame di bus tersebut. Hanya saja, Pemprov DKI menarik pajak reklame dari bantuan tersebut.
Basuki tidak sepakat dengan peraturan tersebut. Menurut dia, seharusnya perusahaan yang menyumbang transjakarta dibebaskan untuk memasang reklame. Muka Basuki memerah karena terus mengeluarkan pernyataan keheranannya dengan nada yang tinggi. Berulang kali Basuki mengangkat telunjuknya ke arah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiriyatmoko.
"Mereka ini menyumbang lho. Aku enggak mengerti, orang mau nyumbang bus, pakai duit dia, kenapa mereka mesti bayar pajak iklan juga?" tegas Basuki sambil menggebrak meja yang cukup mengagetkan para peserta rapat.
Basuki tak habis pikir mengapa BPKD mempersulit swasta dengan birokrasi yang rumit. Pihak swasta diharuskan mengurus berkas berulang kali ke BPKD. Kemudian, Basuki bertanya kepada Kepala Unit Pengelola Transjakarta, Pargaulan Butar-Butar. Dengan nada tinggi, Basuki bertanya apakah Jakarta saat ini tidak membutuhkan transjakarta?
Butar-Butar kemudian mengangguk tanda mengiyakan bahwa Jakarta membutuhkan transjakarta. Basuki juga heran mengapa DKI lebih memilih untuk mengoperasikan bus transjakarta dengan komponen yang tidak sesuai daripada menerima sumbangan bus transjakarta dari swasta.
Kemudian, Kepala BPKD Endang Widjajanti menyanggah pernyataan Basuki. Endang memiliki alasan mengapa pihaknya menarik pajak reklame di tubuh bus. Menurut dia, apabila DKI tidak menarik pajak, maka negara akan mengalami kerugian.
Mendengar itu, Basuki kembali menggebrak meja. "Merugikan negara dimana? Kasih saya hitungannya, enggak masuk akal itu. Benar-benar BPKD ini keterlaluan. BPKD brengsek, udah bajingan ini," tegas Basuki lagi sambil kembali menggebrak meja.
Sumber
Ueedan benerr.. Ini namanya dipersulit, bantuan aja dipersulit.
Edit komeng: Banyak kaskuser yang menyinggung masalah perda pajak reklame, memang betul mengenai reklame dsb itu ada aturanya, ada biayanya... Tapi yg heran, apakah Ahok gak tau mengenai aturan ini? Saya rasa Ahok paham. Mungkin keringanan pajak dan kemudahan administrasi yg Ahok mau. Toh, keringanan pajak dan hibah bus pasti gak akan merugikan negara, pasti ada hitung-hitungannya... Lagipula perusahaan tsb andaisaja gak nyumbang bis pun belum tentu mau pasang reklame di bis lain...
Tuh liat di Jkt buanyak banget parkiran liar di pinggir jalan, udah bikin macet, uangnya pun gak masuk ke negara, para PNS bisa apa??
Buanyak PKL2 di JKT di pinggir jln, udah pakai lahan negara/trotoar, bikin macet, kotor pula, mana ada duit masuk ke negara?? Rugi kan pemerintah? PNS ngapain aje??
Itu warung2, rumah makan, toko, itu hampir semua ilegal, karena mengubah fungsi bangunan, gak ada izin... Negara rugi kan? PNS ngapain aje?
Masih di JKT, itu banyak buanget papan papan iklan di pinggir jalan, bendera2 partai, dsb.. Hampir semua ilegal... PNS kok diem aje?
Nah, ini udah jelas, swasta mau nyumbang bis, masalah pajak mungkin bisa dinegosiasikan.. Mungkin berita disini sepotong-sepotong, gak mungkin Ahok gak tau masalah pajak reklame, apalagi merugikan negara... Pasti ada yg 'aneh' sama PNS... Ane lebih percaya Ahok dibanding PNS atau orang2 Pemda, karena ini Indonesia, korupsi dan birokrasi udh ancur, masih percaya PNS?
