Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, tidak sabar kasus dugaan korupsi pada pengadaan bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hasil laporan Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dugaan korupsi pengadaan bus itu sudah sampai pada tahap penentuan spesifikasi Transjakarta dan BKTB yang baru.

KPK, kata pria yang akrab disapa Ahok, mempunyai jurus untuk mengungkapnya. "Kalau di KPK, penanganannya seperti kasus pengadaan alat-alat Damkar dulu. Dipereteli satu per satu sama KPK. Ditelisik ini harga berapa, ditelisik proses kenapa barang itu yang digunakan. Biar kena," papar Ahok kepada Kompas.com, Senin (10/3/2014).

Salah satu komponen yang diakui Ahok bermasalah adalah tabung bahan bakar gas (BBG) tipe 4 yang digunakan oleh semua bus transjakarta serta BKTB, baik yang baru atau yang sudah lama.

Informasi bahwa tabung tipe itu tak layak, sudah didapat sejak sebelumnya. Ahok mengakui, saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena proses pengadaan bus melalui sistem tender.

"Saya enggak ngerti itu soal tabung. Tapi yang pasti sejak awal, memang sudah ada indikasi enggak benar ngadain-nya," ujar Ahok.

Oleh sebab itu, Ahok berharap investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera rampung. Ahok yakin BPKP menemukan penyimpangan sehingga kasus bus berkarat tersebut dapat dilanjutkan segera ke KPK.

Jokowi berbenah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga menyoroti proses penentuan spek bus yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Namun Jokowi mengaku juga tidak dapat mengintervensi proses itu.

"Kita kan ndak bisa tunjuk merek tertentu. Kita hanya bisa sebut spesifikasinya apa, nah itu yang merujuk pada merk tertentu. Kalau itu boleh. Tapi kalau merek ya ndak bisa," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah menemukan solusi atas proses itu. Pada bulan April 2014, saat APBD 2014 dapat digunakan, semua pengadaan barang dan jasa menggunakan Electronic Catalog. Dengan demikian, mulai dari penentuan spek hingga sampai pada kualitas barang yang dibeli, seluruhnya terpantau dengan baik.

"Saya kira E-catalog itu perombakan total. Ndak pakai lelang lagi. Nanti tiba-tiba temanmu yang menang, bisa musuhmu. Tapi kalau e-catalog, tidak bisa lagi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, bus baru yang didatangkan Dishub DKI Jakarta mengalami kerusakan komponen, misalnya komponen berkarat, berjamur dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tak dilengkapi fanbelt mesin dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus.

Hasil Inspektorat DKI Jakarta menyimpulkan bahwa ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan bus. Misalnya, spesifikasi teknis dan gambar yang disusun BPPT tak dikaji ulang oleh Dishub DKI.

Dishub DKI juga mensurvei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya pada peserta lelang, bukan dari merek lainnya. Tak hanya itu, banyak peserta lelang yang tidak melampirkan metode kerja dan sertifikasi ISO 9001. Padahal kedua hal itu adalah syarat pengadaan bus. Yang mengherankan perusahaan yang tidak punya syarat tersebut bisa lolos jadi peserta tender.

Perkembangan terbaru, terungkap bahwa sejak awal Transjakarta diluncurkan pada tahun 2004 silam, tabung bahan bakar gas yang dipakai tidak layak. Tabung tipe 4 tersebut mudah rembes sehingga rentan meledak atau sama saja membahayakan penumpangnya.

Kasus tersebut telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.


SUMBER