Tau gak berapa sih gaji pejabat daerah???

Beranda

...

Gosip Nyok!
Tau gak berapa sih gaji pejabat daerah???

intensifptn

10-03-2014 03:27

Tau gak berapa sih gaji pejabat daerah???

Pertanyaan di judul trit ane ini muncul di benak ane sebulan lalu. Ane pulang kerja selalu melewati sebuah desa tetangga ane gan. Waktu itu, desa tetangga ane itu sedang menjalani proses pemilihan lurah baru gan. Ini termasuk telat soalnye desa-desa laen udah pada duluan. emoticon-I Love Indonesia (S)

Nah di awal bulan kampanye belum terlalu gencar gan/sist. Setelah beranjak di hari ke-10, itu atribut kampanye mulai bertebaran di desa tetangga ane. Ada spanduk, poster, selebaran dimana-mana, umbul-umbul, dan lainnya yah layaknya pemilihan lurah dimana-mana lah. Awalnye ane biasa aja, lambat laun gak cuma atribut gan yang terpampang. Ane mulai bingung nih emoticon-Bingung (S)

Salah satu rumah calon lurahnye ada di pinggir jalan utama gan dimana ane biasa lewat kalo berangkat & pulang kerja. Nah pas awal-awal ane belom tau kalo doi salah satu calon lurahnye. Tiap malem di rumah doi bikin pengajian gan, awalnye ane kira pengajian orang meninggal emoticon-Ngakak

gak taunya gan itu pengajian si calon lurah biar didoain tetangganya supaya menang. Kalo cuma gitu doang mah gak seberapa, masalahnya tuh pengajian ampe 2 bulan berturut-turut tiap hari gan. Tradisi di tempat ane kalo ada pengajian yang ikut ngajinye bakal dapet bungkusan nasi sama sejumlah uang. Walaupun uang yang dibagiin gak gede (kisaran 25-50rb) tapi bayangin gan/sist, ada sekitar 80 orang lebih dan TIAP HARI GAN!!! emoticon-Takut

berapa budgetnya coba?

Dari kejadian di atas ane jadi mikir dengan budget kampanye yang sebesar itu, sebenernye berapa sih penghasilan yang mereka hasilkan untuk mengembalikan semua dana kampanye mereka? Apakah hanya penghasilan doang ape sama yang lainnya ya? emoticon-Ngacir

Nah mari kita simak sebenernye apa sih yang didapatkan seorang pejabat daerah setelah bangkrut berkampanye ria???

Penghasilan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota emoticon-Traveller

Spoiler for Penjelasan Kemendagri:

Gaji pegawai negeri sipil (PNS) selalu naik setiap tahun. Persentase besaran kenaikannya dihitung dengan mempertimbangkan tekanan inflasi sebagai salah satu komponennya. Yang menarik, apakah ini berlaku juga untuk kepala daerah baik tingkat I (Provinsi) ataupun tingkat II (Kabupaten/Kota)?

"Kalau melihatnya jumlahnya memang kecil. Wali Kota dan Bupati sekitar Rp 6 juta per bulan, Gubernur sekitar Rp 8 juta per bulan," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo kepada merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Dalam beberapa kali kesempatan bertemu langsung dengan pemerintah pusat baik Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, bahkan dengan Kepala Pemerintahan (dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), para kepala daerah baik Gubernur maupun Wali Kota atau Bupati, mengeluhkan besaran gaji mereka yang tidak kunjung naik.

Sebenarnya, berapa gaji kepala daerah?

Gaji Gubernur:

Mengacu pada Keputusan Presiden No.68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, gaji pokok kepala daerah tingkat I atau Gubernur hanya Rp 3 juta. Sementara untuk tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No.59 tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, tunjangan jabatan seorang Gubernur sekitar Rp 5,4 juta. Dengan demikian, total gaji yang diterima seorang Gubernur Rp 8,4 juta.

Gaji Wakil Gubernur:

Sedangkan untuk gaji pokok Wakil Gubernur sekitar Rp 2,4 juta. Tunjangan untuk Wakil Gubernur hanya Rp 4,32 juta. Dengan demikian, total gaji yang diterima Wakil Gubernur setiap bulan hanya Rp 6,72 juta.

Gaji Wali Kota dan Bupati:

Masih mengacu pada Keppres No.68 tahun 2011, gaji pokok kepala daerah tingkat II atau Bupati dan Wali Kota, hanya Rp 2,1 juta. Tunjangan yang diberikan setiap bulan bagi Bupati dan Wali Kota hanya Rp 3,78 juta. Secara keseluruhan, setiap bulan para Bupati dan Wali Kota hanya menerima gaji sebesar Rp 5,88 juta.

Gaji Wakil Wali Kota dan Bupati:

Untuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota, hanya menerima gaji pokok sebesar Rp 1,8 juta dengan tunjangan per bulan sebesar Rp 3,24 juta. Jika di total, setiap bulan wakil Bupati dan Wakil Wali Kota hanya menerima Rp 5,04 juta.

Terlepas nominal gaji tersebut, para kepala daerah masih memiliki pendapatan lain di luar gaji yang diterima setiap bulan. Kepala daerah berhak mendapat insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif pajak bagi kepala daerah diberikan memperhitungkan kinerja dalam menggenjot penerimaan negara dan daerah, khususnya dari sektor pajak.

Semakin tinggi penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka kepala daerah berhak mendapat insentif yang nilainya juga cukup besar. Kepala daerah berhak mendapat insentif sebesar 6 kali gaji, jika realisasi penerimaan pajak di bawah Rp 1 triliun.

Sedangkan jika penerimaan pajak daerah di kisaran Rp 1-2,5 triliun, kepala daerah berhak mendapat insentif 7 kali gaji. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 PP No.69 tahun 2010.

Kemarin, Rabu (30/5), Presiden SBY menyampaikan ada sejumlah masalah yang terjadi di sejumlah daerah. Terutama mengenai gaji yang diberikan kepada kepala daerah selama menjalani tugasnya. Sejumlah kepala daerah mengaku mengemban tugas yang tidak ringan namun pendapatan yang mereka terima masih kecil. Mereka meminta kepada presiden, agar gaji mereka dapat disesuaikan dengan tugas yang mereka jalani.

"Terus terang, waktu saya mengadakan pertemuan dengan kepala daerah, mereka dengan terus terang dan niat baik berkata pada saya. Pak presiden, kami (kepala daerah) ini mengemban tugas yang tidak ringan, tapi gaji kami kecil," ujar SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/5).

Awal tahun lalu, pemerintah pusat beberapa kali memberi sinyal untuk menaikkan gaji kepala daerah. Namun, hingga kini tidak kunjung terealisasi. Jika keluhan para kepala daerah direspon oleh SBY, maka 524 kepala daerah seluruh Indonesia, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 491 Wali Kota dan Bupati, serentak bertambah pendapatannya. Setujukah anda?[oer]

Penghasilan Lurah dan Camat di Jakarta

Spoiler for Gaji lurah:

TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir menyatakan total pendapatan yang diperoleh (take home pay) seorang lurah dan camat berbeda satu sama lain. Ia menjelaskan, untuk posisi lurah dengan pangkat III/C dengan masa kerja 20 tahun mendapatkan gaji pokok sebesar Rp3.009.500.

Tak hanya itu, lurah juga masih mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp540.000. Belum lagi ditambah dengan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang nilainya mencapai Rp6.550.000. "Total take home pay mencapai Rp10.099.500," ucap Chaidir saat dihubungi, Rabu 3 April 2013.

Sementara untuk posisi camat dengan masa kerja yang sama 20 tahun dan berpangkat IIID mendapatkan gaji pokok sebesar Rp3.136.800. Angka itu akan bertambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp1.260.000. Sama seperti lurah yang mendapatkan TKD, nominal TKD yang dikantongi oleh camat sebesar Rp10.550.000. Itu artinya take home pay seorang camat di Jakarta sebesar Rp14.946.800.

Lebih lanjut, lurah dan camat juga mendapatkan kendaraan operasional dan rumah dinas. Sama seperti pegawai negeri lainnya jaminan kesehatan berupa Jamkesda bakal diperoleh lurah dan camat.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga menjelaskan seorang lurah dan camat tak beda seperti mengurusi sebuah rumah. Mereka dituntut untuk mengetahui setiap celah persoalan yang berada diwilayahnya. "Mengurus warga sama seperti mengurus anak. Harus tahu dan hafal," kata dia.

Lah kok gede gaji lurah ya daripada Gubernur??? emoticon-Bingung

Tapi kalo emang segitu gedenye gaji dan belum lagi fasilitas yang diterima pantesin pada berebut jadi lurah. Kalo gajinya gak segede gitu masih tetep tenang gan, balik kok tuh modal kan masih ada sabet kanan dan kiri emoticon-Ngakak

(just kiding) emoticon-Ngacir2