- Beranda
- Berita dan Politik
(Ngene Ngeres en Surem) 5 Juta warga DKI tinggal di tanah ilegal
...
TS
duta.pertamax
(Ngene Ngeres en Surem) 5 Juta warga DKI tinggal di tanah ilegal
Quote:
Warga Bantaran Kali. ©2012 Merdeka.com/arie basuki
Merdeka.com - Saat ini ada lima juta warga DKI Jakarta yang menempati tanah-tanah ilegal seperti bantaran kali dan sungai. Bahkan, jumlah tersebut bisa bertambah lantaran lima juta warga tersebut hanya warga yang telah terdata dan memiliki KTP DKI Jakarta.
"Paling enggak ada lima juta. Banyak warga tinggal di daerah-daerah yang sebetulnya tidak boleh ditinggali. Tidak hanya di bantaran kali dan bantaran waduk, tapi juga di jalur hijau, bantaran rel, dan kolong jembatan," ujar Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga kepada wartawan, Senin (3/3).
Spoiler for :
Nirwono menegaskan jumlah tersebut dapat bertambah seiring angka urbanisasi di Jakarta semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data sensus penduduk 2010, data penduduk Jakarta yang ada saat ini berjumlah sekitar 10.187.595 jiwa.
"Sensus 2010 juga hanya kisaran umum. Sering sekali datanya berubah-ubah, karena banyak juga pendatang yang tidak punya KTP DKI. Kalaupun ada yang punya KK dan KTP, itu yang perlu dicurigai. Secara teknis, tanah negara yang sebetulnya tidak boleh ada hunian bisa jadi ada hunian. Jadi, mengapa mereka bisa punya KTP dan dianggap sebagai warga Jakarta?"kata dia.
Oleh karena itu, Nirwono meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi data guna pembagian rumah susun yang tepat sasaran. Dia menambahkan lurah dan camat yang harus melakukan pendataan karena lurah dan camat mengetahui warga di lingkungannya.
"Data itu perlu supaya pembangunan bisa tepat sasaran. Dan lebih penting, tak ada lagi permainan (jual beli rumah susun)," pungkas dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengatakan, ada 1.036.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran 13 sungai besar, 884 saluran, dan 12 waduk besar. Jika satu KK dihitung hanya berisi tiga anggota keluarga, maka sama dengan 3.108.000 jiwa, atau setara hampir 30 persen warga Jakarta.
http://www.merdeka.com/jakarta/5-jut...ah-ilegal.html
Quote:
Respon Opini Publik
http://prov.jakarta.go.id/opinipubli...gkungan-sosial
Kami ingin melaporkan permasalahan sosial berupa gangguan suara bising yang sangat kencang dari hunian liar/gubuk liar samping Apartemen Metro Sunter Jakarta 14340. Gubuk liar tersebut menghuni tanah liar dan memiliki usaha yang berkembang.
Kami sebagai warga negara yang baik selalu membayar pajak, tetapi hunian liar tersebut tidak membayar pajak dan selalu membuat kebisingan (lagu dangdut sepanjang hari 24 jam 365 hari tanpa henti, house musik, karaoke, teriak2, binatang peliharaannya yang sangat berisik tengah malam).
Tidak jarang mereka stel lagu sampai kusen jendela kami bergetar.
Awalnya hanya 1 dan 2 gubuk, lalu berkembang menjadi kampung lengkap dengan listrik, AC, TV, warung, usaha, dll... Bahkan 3 tahun terakhir ini, lokasi tersebut menjadi terminal pembuangan sampah skala menengah dan bau nya sangat menyengat. Sudah terlalu sering kami lapor ke RT/RW, lurah, polsek, polres, satpol PP, tapi tanpa hasil. Kantor lurah hanya beberapa ratus meter dari lokasi gubuk liar, kantor satpol PP tidak sampai 1KM dari lokasi. Sampai email ini di tulis, gubuk-gubuk liar tersebut sedang menyalakan musik yang sangat keras, dan kami hanya bisa pasrah, Mohon di cross check ke hunian sekitar dan buktikan kebenarannya.
Lampiran Dokumen/Foto:
gubuk liar samping Apartemen Metro Sunter Jakarta 14340
gubuk liar samping Apartemen Metro Sunter Jakarta 14340
Bahwa sesungguhnya kesejahteraan adalah milik semua orang
http://urbancreativity.wordpress.com...6/17/ngerumpi/
Spoiler for :
(musik dangdut berbunyi, beberapa orang berjoget dengan tidak memperdulikan kondisi sekitarnya, lalu handphone mereka berbunyi dan setiap orang sibuk dengan HP untuk mengurus urusanya masing-masing, dari masalah kekasih, anak, harga BBM, tawaran kerja sampai dengan masalah bisnis dan politik yang tidak kunjung membuat hidup tenang)
Wulan : Akulah manusia yang terlahir dalam kesusahan, tak mengenal terang dan gelap kesusahan tetap saja datang. Akulah perempuan yang berada di jalanan sempit berhimpit rumah dan segala kata. Akulah perempuan yang terbangun sebelum sinar matahari datang, dan keringat tubuhku memberi arti kehidupan. Akulah perempuan yang tidak pernah menyerahkan hidup begitu saja pada nasib, namun ingin membalik dan merubah yang ada. Akulah perempuan itu dengan segala keinginan untuk semua.
Zizah : Bahwa sesungguhnya kesejahteraan adalah milik semua orang. Oleh sebab itu maka kemiskinan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan tugas setiap orang miskin adalah memperjuangkan kesejahteraan itu.
Didit : Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,masih terang dalam ingatan kita, bagaimana para kakek dan nenek bercerita bahwa kemerdekaan ini tidak didapatkan dengan mudah. Kakek juga bercerita bagaimana kemerdekaan yang mereka raih lebih dari 50 tahun yang lalu tidak semudah yang kita bayangkan, dengan semangat yang tidak terkira dan keinginan membangun negara dan bangsa dan menjadikan semua rakyat sejahtera mereka mengorbankan saudara bahkan nyawa sendiri namun itu menjadi sia-sia belaka karena sekarang tidak terbukti dan lebih banyak orang memikirkan dirinya sendiri terutama para pejabat dan wakil yang katanya mewakili kita.
Tanpa terkira tiba-tiba BBM naik dan dengan gampangnya mereka mengatakan bahwa itu tidak akan membuat rakyat sengsara lalu telah kita buktikan bahwa itu benar-benar membuat sengsara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air itulah kondisi nyata keadaan kita yang harus juga secara segera kita perbaiki bersama, sekian pidato saya ini. Tertanda pengangguran yang ingin bekerja dan merubah nasib.
Wulan : Akulah perempuan yang membawa cerita dan kabar yang tidak selalu menggembirakan.
(lalu musik dangdut berbunyi dan semua ikut bergoyang dangdut)
Wulan : Akulah manusia yang terlahir dalam kesusahan, tak mengenal terang dan gelap kesusahan tetap saja datang. Akulah perempuan yang berada di jalanan sempit berhimpit rumah dan segala kata. Akulah perempuan yang terbangun sebelum sinar matahari datang, dan keringat tubuhku memberi arti kehidupan. Akulah perempuan yang tidak pernah menyerahkan hidup begitu saja pada nasib, namun ingin membalik dan merubah yang ada. Akulah perempuan itu dengan segala keinginan untuk semua.
Zizah : Bahwa sesungguhnya kesejahteraan adalah milik semua orang. Oleh sebab itu maka kemiskinan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan tugas setiap orang miskin adalah memperjuangkan kesejahteraan itu.
Didit : Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,masih terang dalam ingatan kita, bagaimana para kakek dan nenek bercerita bahwa kemerdekaan ini tidak didapatkan dengan mudah. Kakek juga bercerita bagaimana kemerdekaan yang mereka raih lebih dari 50 tahun yang lalu tidak semudah yang kita bayangkan, dengan semangat yang tidak terkira dan keinginan membangun negara dan bangsa dan menjadikan semua rakyat sejahtera mereka mengorbankan saudara bahkan nyawa sendiri namun itu menjadi sia-sia belaka karena sekarang tidak terbukti dan lebih banyak orang memikirkan dirinya sendiri terutama para pejabat dan wakil yang katanya mewakili kita.
Tanpa terkira tiba-tiba BBM naik dan dengan gampangnya mereka mengatakan bahwa itu tidak akan membuat rakyat sengsara lalu telah kita buktikan bahwa itu benar-benar membuat sengsara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air itulah kondisi nyata keadaan kita yang harus juga secara segera kita perbaiki bersama, sekian pidato saya ini. Tertanda pengangguran yang ingin bekerja dan merubah nasib.
Wulan : Akulah perempuan yang membawa cerita dan kabar yang tidak selalu menggembirakan.
(lalu musik dangdut berbunyi dan semua ikut bergoyang dangdut)
Atas nama orang miskin, peraturan minggir dulu, lalu salah siapa?
Spoiler for :
Warga Kampung Pulo Ingin Ganti Untung Sebelum Direlokasi
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah menawarkan Rusun Komarudin, Penggilingan, Jakarta Timur, bagi warga Kampung Pulo karena kerap terendam banjir. Namun sejumlah warga menginginkan ganti untung sebelum direlokasi.
"Saya masih nunggu keputusan apakah ada ganti untung atau tidak. Kalau dapat, saya mau di relokasi. Sejauh ini belum ada kabar lagi yang sosialiasi itu," ujar Sani saat dihubungi, Senin (3/3/2014).
Sani adalah salah satu warga RT 03/03 Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Rumahnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung telah terendam banjir selama 1,5 bulan terakhir ini.
"Semalam, air mulai datang sekitar pukul 04.00 WIB. Begitu dapat kabar banjir, barang-barang langsung diangkat ke atas," tutur Sani.
Seperti warga lainnya, Sani mengaku sudah terbiasa dengan banjir kiriman dari Bogor. Ia juga sudah tak asing lagi dengan luapan air yang bisa mencapai 1 meter dalam waktu lama.
"Kayak gini sudah biasa. Kalau warga asli sini pasti nggak mau pindah, kalau nggak dapat ganti untung," ungkapnya.
http://news.detik.com/read/2014/03/0...lum-direlokasi
"Mafia di DKI Ibarat Jeruk Makan Jeruk"
Spoiler for :
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan praktek-praktek korupsi di Pemerintah Provinsi DKI sudah berlangsung lama. "Korupsi sudah mengakar di antara birokrasi," kata Ahok, sapaan akrabnya, saat jamuan makan siang bersama di Tempo di rumahnya, Ahad, 2 Maret 2014.
Pernyataan Ahok ini berkaitan dengan beberapa kasus di DKI yang belakangan terungkap. Seperti kasus jual-beli rumah susun dan pengadaan bus Transjakarta. Setelah setahun lebih menjabat sebagai wakil gubernur, Ahok mendapati praktek-praktek itu ternyata terjadi di antara para birokrasi sendiri. "Jeruk makan jeruk," ujarnya. (Baca: Ahok Gebuk Mafia Kios-Rusun ala Kasus Al Capone)
Pertengahan Februari 2014, kasus mesin cacat bus baru Transjakarta dari Cina berujung pada pencopotan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Udar digantikan oleh M. Akbar, yang saat ini menjabat Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Tak hanya Udar, sejumlah kepala dinas lain juga dimutasi berbarengan dengan pencopotan Udar.
Pada Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberhentikan sementara para pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta yang terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Kepala Seksi Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan Raden Suprapto, Kepala Suku Dinas Kominfo dan Kehumasan Jakarta Selatan Yuswil Iswantara, serta Kepala Suku Dinas Kominfo dan Kehumasan Jakarta Pusat Ridha Bahar. Kasus ketiga orang tersebut sudah masuk ranah hukum sejak lama, tapi baru terungkap Oktober 2013.
Suprapto diduga menerima suap dalam pengurusan izin saat masih menjabat Kepala Seksi Tata Ruang Kecamatan Tebet serta Kepala Seksi Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan
Adapun Ridha dan Yuswil ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta atas kasus dugaan penyelewengan pengadaan CCTV di Monumen Nasional tahun anggaran 2010. Saat itu Ridha masih menjabat Kasie Sistem Informasi dan juga Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan Yuswil menjabat Kasudin Kominfo Jakarta Pusat.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...uk-Makan-Jeruk
Antara tugas pemprov dan pusat atau otonomi daerah yg gagal?
Spoiler for :
Investasi di Daerah Kunci Atasi Urbanisasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo menilai upaya menekan arus urbanisasi tidak hanya berupa penindakan hukum semata. Harus ada pembangunan ekonomi daerah yang komprehensif agar masyarakat tak berbondong-bondong ke kota-kota besar.
"Hanya itu jurusnya, mendorong investasi di daerah sebanyak-banyaknya supaya orang tidak tertarik untuk datang ke sini saja. Jadi baiknya di sini (Jakarta) ada 'gula', tapi di daerah juga ada 'gula-gula' yang banyak," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8/2013) sore.
Jokowi mengaku tidak bermaksud menjadikan kota Jakarta sebagai kota tertutup bagi warga pendatang. Namun, karena jumlah kaum urban di Jakarta tergolong banyak, ia hanya bisa melakukan sosialisasi agar mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan khusus untuk tak mengadu nasib di Jakarta.
"Itu hak ekonomi mereka, masak Jakarta mau kita pagerin, digembok, ya enggak mungkin," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap agar pemerintah provinsi yang warganya biasa melakukan urbanisasi untuk menumbuhkan iklim ekonomi yang baik. Dengan demikian, warga dari luar Jakarta tak perlu berjudi nasib di kota lain.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...asi.Urbanisasi
Jokowi: Urbanisasi Jakarta Urusan Pemerintah Pusat
Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak mau disalahkan ketika arus urbanisasi di Jakarta membludak hingga tak terbendung. Menurutnya, soal urbanisasi adalah tanggungjawab pemerintah pusat.
"Saya kan tugasnya hanya perencanaan. Urusan itu (urbanisasi) saya rasa harusnya diurus pemerintah pusat, karena peredaran uang kan tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah juga," ujar Jokowi saat menghadiri diskusi dengan tema 'Membangun Pelayanan Publik di Kantor Kemenkumham', Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).
Pria bernama lengkap Joko Widodo ini menuturkan, agar Jakarta tak dibanjiri ledakan penduduk seharusnya pemerintah pusat mendorong pembangunan di seluruh daerah.
"Supaya apa? Agar orang di daerah cari pekerjaaan di daerahnya. Kalau sekarang kan lihat saja, nggak usah di luar daerah, di sekitar Jakarta saja masih ada gap. Coba saja lihat, ini yang menurut saya belum dilakukan oleh pemerintah pusat," tutur Jokowi.
Jokowi menilai, jika pemerintah pusat serius menangani masalah urbanisasi, maka membanjirnya penduduk dari daerah ke Jakarta dapat semakin ditekan. Masalahnya, Ibukota masih menjadi kawasan yang menggiurkan bagi masyarakat yang ingin mengubah nasib.
"Problemnya ini kan banyak daerah di Indonesia yang miskin, cari pekerjaan sulit. Di Jakarta pekerjaannya tinggi, peredaraan uang tinggi, kalau ada gula, semutnya datang," tuturnya.
"Kita kan juga nggak bisa mendorong APBD Jakarta ke daerah lain. Saya bisa dihabisi DPRD, makanya pusat harus mendorong," pungkas Jokowi. (Ndy/Sss) (Nadya Isnaeni )
http://news.liputan6.com/read/782988...merintah-pusat
Pendatang Tanpa Modal Bisa Nekat
Spoiler for :
JAKARTA (Pos Kota) – Aksi kejahatan diperediksi terutama jenis konvensional bisa meningkat seiring dengan melonjaknya pengangguran. Arus urbanisasi ke Jakarta pasca Lebaran, ditambah sulitnya mencari kerja bisa menjadi pemicu para penganggur berbuat kriminal.
Nyaris, setiap kali habis Lebaran maka tak sedikit pemudik yang kembali ke Jakarta membawa teman atau kerabatnya. Harapannya, bisa ikut mencari nafkah di ibukota.
Salah satu faktor pemicu tindakan adalah persoalan perut alias persoalan ekonomi. Penganggur yang terdesak persoalan ekonomi, bisa nekat berbuat kriminal. Meski tak terkait langsung dan bukan faktor penyumbang utama, namun ada korelasi antara pengangguran dan kejahatan.
Data statistik di Polda Metro Jaya, angka rata-rata kasus kejahatan antara lain pencurian kendaraan bermotor 800 kasus perbulan, sementara pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) sekitar 100 kasus. Pelaku kerap mengaku berbuat kriminal karena kebutuhan ekonomi.
Dalam pandangan Prof. Muhammad Mustofa, kriminolog dari Universitas Indonesia, sebagian besar pendatang baru memiliki keterampilan memadai dan punya tempat tinggal yang dituju. Pendatang baru dengan modal seperti itu akan siap bersaing untuk bekerja di Jakarta.
Hanya saja, tak sedikit pula pendatang baru yang tak memiliki ketrampilan apapun. Bahkan datang ke ibukota bermodal tekat karena melihat teman sekampung dianggap sukses. Padahal, temannya itu bekerja di sektor informal dengan penghasilan pas-pasan.
Akibatnya, sampai di Jakarta, pendatang nekat ini akan menjadi pengangguran. Tanpa penghasilan dan hidup jauh dari kelayakan, sambung Mustofa, bisa menjadi salah satu pemicu untuk bertindak kriminal. “Ini yang dikhawatirkan,” ujarnya.
“Pendatang tanpa modal memang bisa bertindak nekat, tapi seseorang bertindak kriminal banyak pemicunya dan tak sekedar pendatang yang kebingungan mau apa di Jakarta.”
Padahal, dalam pandangan Mustofa, jika saja mau bekerja keras akan bisa mendapat uang. “Yang menjadi masalah bila pendatang itu berpikir enaknya saja dan gengsi untuk bekerja di sektor informal,’ katanya.
10 Kelurahan di DKI Punya Kerawanan Sosial Tinggi
Kelurahan Kampung Rawa di Jakarta Pusat juaranya
Spoiler for :
Warga memasak di dalam gang di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
Menurut BPS, ada 10 kelurahan yang memiliki tingkat potensi kerawanan sosial tinggi dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta.
10 Kelurahan tersebut adalah : Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Galur, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kartini, Kelurahan Kali Baru, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Ancol, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Manggarai.
Dari 10 kelurahan tersebut, Kelurahan Kampung Rawa di Jakarta Pusat merupakan kelurahan tertinggi potensi kerawanan sosialnya, yaitu mencapai 44,78%.
Untuk membuat pemetaan IPKS tersebut, BPS membuat indikator IPKS, yaitu kemiskinan, lingkungan, dan kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perekonomian, serta keamanan dan ketertiban.
Informasi dan pemetaan wilayah rawan sosial diperlukan supaya kebijakan Pemprov DKI yang ditetapkan dapat tepat sasaran.
Seorang warga mencuci di gang karena ketiadaan ruang untuk mencuci.
http://news.detik.com/readfoto/2014/...-sosial-tinggi
Bijimane gan ... nunggu satrio piningit datang gan ..
Diubah oleh duta.pertamax 05-03-2014 04:38
0
5.9K
Kutip
66
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.6KThread•41.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru