TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin meminta pemerintah mengurus pelabelan produk halal. Sementara urusan fatwa halal dan sertifikasinya diminta menjadi bagian MUI.

"Pemerintah bisa mengurus labelisasi. Sertifikasi halal biarlah dilakukan MUI," katanya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2014.

Menurut Din, sertifikasi dan pelabelan adalah dua hal yang berbeda. Sertifikat halal berkaitan dengan fatwa yang menjadi otoritas MUI, sementara penyematan label bisa dilakukan oleh siapapun.

"Bahwa fatwa dan ujungnya yang berupa sertifikasi itu harus dikeluarkan oleh MUI," katanya. (Baca: DPR Minta Labelisasi Produk Halal Dikenai Biaya).

RUU Jaminan Prduk Halal saat ini masih mengalami perdebatan di DPR. MUI ngotot wewenang mengeluarkan sertifikat halal hanya buat mereka, sementara pemerintah ingin mendirikan badan di bawah naungan Kementerian Agama untuk mengelola sistem sertifikasi produk halal tersebut. (Baca juga: Pembahasan Lembaga Sertifikasi Halal di DPR Alot)

KHAIRUL ANAM

http://www.tempo.co/read/news/2014/0...tah-Soal-Label


Fatwa tetap strong dah