Merdeka.com - Kasus penyadapan yang perlahan sudah memudar pemberitaannya, kali ini kembali naik karena bocornya data pelanggan Telkomsel dan Indosat berbuntut panjang.
Oleh karenanya, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menegaskan untuk memperketat sistem komunikasi Tanah Air. Selain tudingan terhadap Telkomsel dan Indosat, muncul dugaan pula ada intel asing di tubuh Kementerian Perdagangan.
"Upaya-upaya peningkatan kewaspadaan dilakukan seperti kerja sama Kemenlu dengan Lembaga Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara ditingkatkan," kata Marty dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/02).
Marty juga mengatakan bahwa tidak hanya dalam sisi hardware atau perangkat kerasnya saja yang perlu diperketat namun juga meminimalkan sisi software dan IT nya agar aksi penyadapan tersebut tidak kembali terulang.
Dalam Raker itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai penyadapan itu terjadi karena lemahnya sistem keamanan komunikasi informasi Indonesia.
Selain itu dia menilai sistem persandian digunakan tidak lebih dari 50 persen institusi di Indonesia.
"Lalu perangkat teknologi dalam komunikasi termasuk satelit saja masih menyewa," tegasnya.
Mahfudz menilai permasalahan itu apabila dibedah maka akan terbuka bahwa sistem telekomunikasi Indonesia liberal yang ditunjukkan dengan penguasaan saham perusahaan telekomunikasi oleh asing. Hal itu menandakan bahwa liberalisasi telekomunikasi tanpa mempertimbangkan aspek nasionalitas bangsa.
"Jika pemerintah tidak memperbaiki sistem informasi itu maka akan terus dikejar wartawan yang mempertanyakan munculnya penyadapan lagi," katanya.
Indonesia kembali muncul dalam pemberitaan terkait skandal penyadapan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat yang kali ini terkait praktik firma hukum Amerika Serikat.
Kasus itu dimuat dalam harian The New York Time yang dilansir Sabtu (15/02) yang dibocorkan mantan kontraktor NSA Edward J Snowden.
Berdasarkan dokumen itu menyebutkan NSA memantau setiap firma hukum Amerika yang bekerja mewakili negara asing dalam sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Salah satu negara asing yang memenuhi kriteria tersebut adalah Indonesia.
Menurut dokumen yang didapat pada Februari 2013, Pemerintah Indonesia telah merekrut sebuah firma hukum Amerika untuk membantu menangani sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Sengketa itu terkait dengan masalah tembakau, rokok dan udang.
Ribut lagi dengan Australia, hacker Indonesia siaga
Spoiler for berita:
Merdeka.com - Setelah sempat mereda, isu penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia kembali merebak setelah Edward Snowden mengungkapkan sejumlah pelanggan Telkomsel dan Indosat disadap oleh pihak negara kanguru tersebut.
Saat ini, para peretas diketahui sedang dalam posisi siaga, dan siap menyerang jika memang dibutuhkan atau apa yang dilakukan Australia benar-benar menyinggung harga diri bangsa.
Seorang hacker yang akhir tahun lalu ikut menyerang beberapa situs pemerintah Australia menyatakan dirinya dan rekan-rekan hacker masih melihat kondisi lebih dulu. "Jika diperlukan dan disepakati teman-teman, kita akan gelar kembali serangan terhadap Australia. #Op Australia bisa saja dihidupkan kembali," katanya kepada merdeka.com, Rabu (19/2).
Sebagaimana diketahui, November lalu, sebagai buntut penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri dan juga Ibu Negara, para hacker bahu-membahu menyerang situs-situs pemerintahan. Tidak sembarangan situs diserang, melainkan situs intelijen, perbankan termasuk kepolisian Australia diserang dan dibuat down berhari hari.
Serangan sebelumnya dilancarkan dengan metode DDOS (distributed denial of service). Di mana sebuah situs diserang beramai-ramai pada waktu yang sama.
Namun, hacker lainnya mengungkapkan belum ada rencana menyerang kembali Australia, dan kalau pun ada, hanya kelompok kecil, belum mengarah ke serangan secara massal secara bersama-sama. "Yang ada malah wacana menyerang Israel secara besar-besaran pada 7 Maret mendatang, bahkan grup di Facebook pun sudah dibuat dan disiapkan," tuturnya.
Merdeka.com - Bocornya data pelanggan Telkomsel dan Indosat berbuntut panjang. Apalagi data yang bocor tersebut terbukti telah disadap oleh National Security Agency.
Menkominfo Tifatul Sembiring bahkan sampai mewacanakan untuk menutup kedua operator besar tersebut sebagai tindakan tegas pemerintah atas penyadapan terhadap sejumlah pelanggan Telkomsel dan Indosat.
"Saya lihat dulu sekarang ada atau tidak keterlibatan kedua operator tersebut. Kalau ada ya langsung saya tutup. Kalau semua operator terbukti melakukan penyadapan, termasuk BUMN sekalipun akan saya tutup. Nggak ada yang kebal hukum di republik ini," tegas Tifatul di sela-sela Seminar Sehari Internasional Penggunaan Media Digital di Kalangan Anak dan Remaja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Namun demikian, Menkomifo mengaku masih harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memperoleh data-data penyadapan oleh negara asing. Selain itu, dugaan adanya keterlibatan operator lokal pun masih harus diteliti lebih lanjut.
Persoalan penyadapan ini harus disikapi dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil sikap. Penyadapan itu terjadi di mana saja. Di Indonesia ada lima institusi yang diberi kewenangan penyadapan, seperti KPK, BIN, Kejaksaan, Kepolisian, kata Tifatul seraya menambahkan terkait lontaran Snowden, masih perlu dilakukan lagi penyelidikannya lebih lanjut.
Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah meminta operator telekomunikasi untuk menyerahkan data-data seputar keamanan data pelanggannya. Telkomsel dan Indosat mengklaim pihaknya telah mengelola data pelanggan sesuai prosedur dan hanya aparat penegak hukum saja yang bisa mengaksesnya.
Namun, yang sangat disayangkan, Kominfo tidak melakukan verifikasi terhadap laporan operator tersebut dan percaya saja bahwa operator di Indonesia tidak terlibat dalam penyadapan.
Snowden sendiri mengungkapkan Singtel berada di balik penyadapan yang dilakukan Austraia dan AS. Singtel merupakan pemilik saham Telkomsel, dan induk usahanya, melalui STT Telemedia juga pernah menjadi pemegang saham Indosat.
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar Telkomsel menjelaskan kepada publik soal keamanan jaringannya setelah isu penyadapan merebak pada 1,8 juta pelanggannya yang bocor ke tangan Australian Signals Directorate.
Laporan yang dibeberkan Edward Snowden mengungkapkan sepanjang tahun 2013, Australian Signals Directorate mendapatkan hampir 1,8 juta kunci enkripsi utama yang digunakan operator seluler Telkomsel untuk melindungi percakapan pribadi dari pelanggannya.
Badan Intelijen Australia juga membongkar semua enkripsi yang dilakukan Telkomsel. Data pengguna telepon seluler pada akhir 2013 menunjukkan,Telkomsel memiliki 125 juta pelanggan atau menguasai lebih dari 50 persen pasar.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mendesak agar Telkomsel harus menjelaskan kepada publik soal ketidakamanan jaringan telekomunikasi mereka.
"Mengapa bisa sampai disadap, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, ini yang perlu dijelaskan. Perlindungan konsumen harus jadi concern utama," tegas Sudaryatmo, Rabu (19/2).
Menurut dia, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi pengguna layanan telekomunikasi Telkomsel. Konsumen diminta berhati-hati setelah kejadian terkuaknya indikasi tidak aman atas operator seluler tersebut.
Menurut praktisi telekomunikasi Raherman Rahanan, tiga titik penting di operator seluler yang rawan terhadap penyadapan adalah SMSC, CDR (Call Data Record)/Billing Record, dan MSC.
Sistem ini masih bisa diamankan dengan membeli feature Enkripsi SMSC, SoP Pengamanan Billing CDR, dan SoP akses ke MSC.
"Itu dulu. Kini, ketika Mobile Operator menyerahkan operasionalnya ke pihak lain, MS (Managed Service), siapakah yang harus dihukum, apabila data-data di atas bocor? Operator atau manage service company? Mobile Operator (MO) atau "Manage Service (MS) Company" ujarnya.
Kecam penyadapan, RI diminta putuskan hubungan dengan Australia
Spoiler for berita:
Merdeka.com - Edward Snowden, Mantan anggota intelijen NSA, membocorkan rahasia yang mengejutkan. Pelanggan dua operator terbesar di Indonesia, yakni Telkomsel dan Indosat, selama ini disadap oleh Australia dan Amerika.
Badan intelijen Australia bekerja sama dengan National Security Agency (NSA), memiliki data terenkripsi sekitar 1,8 juta pelanggan operator Telkomsel dan Indosat.
Kedua negara tersebut berhasil mengakses data Telkomsel dan Indosat sejak tahun 2013. Padahal kedua operator tersebut menguasai sekitar 77 persen pasar seluler di Indonesia.
Terjadinya penyadapan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat Australia dan Amerika adalah mitra penting Indonesia. Indonesia ICT Forum (IIF) sangat menyesalkan kejadian tersebut.
Menurut Teguh Prasetya, Ketua Dewan Pakar Indonesia ICT Forum tindakan Australia dan NSA nyata-nyata sudah membuat keresahan dan ketidaknyamanan dalam aktivitas berkomunikasi rakyat Indonesia.
Sesuai dengan prinsip HAM dan UU Telekomunikasi No 36 serta UU ITE, Teguh mengutuk tindakan penyadapan tersebut. Apalagi penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat tidak mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku secara universal.
"Kami meminta kepada Presiden SBY untuk bertindak lebih tegas lagi terhadap Australia, dan meninjau ulang hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia," tegas Teguh Prasetya, Rabu (19/2).
Mantan VP Indosat itu juga mengungkapkan Australia juga sudah melakukan penyadapan terhadap para pejabat Indonesia.
Teguh Prasetya juga meminta kepada rakyat Indonesia untuk membuat 1 juta petisi dukungan kepada pemerintah untuk mendesak kepada pemerintah bersikap lebih tegas.
Aktivitas penyadapan tidak bisa dibenarkan dari segi apapun. Dan itu menunjukkan bahwa Australia dan Amerika tidak membangun hubungan luar negerinya berdasarkan asas saling percaya dan menghargai.
"Kami mempertanyakan motif Australia dan Amerika melakukan penyadapan," ujar Teguh.
Mengherankan Australia bisa sadap pelanggan Telkomsel & Indosat
Spoiler for berita:
Merdeka.com - Direktorat Intelijen Australia bekerja sama dengan Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) lagi-lagi menyadap komunikasi telepon seluler Indonesia. Kali ini yang disadap adalah 1,8 juta pelanggan ponsel Indonesia.
Penyadapan yang dilakukan oleh negara Kanguru tersebut kali ini melalui dua operator telekomunikasi yakni Indosat dan Telkomsel. Penyadapan terhadap pelanggan kedua operator tersebut bukan tanpa alasan. Keduanya adalah operator seluler terbesar di Indonesia.
Data pengguna telepon seluler pada 2012 menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki 212 juta pelanggan atau sekitar 62 persen, sementara Indosat memiliki 52 juta pelanggan, atau 15 persen. Kedua operator ini menguasai 77 persen pelanggan seluler di Indonesia.
"Ini sebetulnya isu lama, tapi pemerintah tak ada langkah tegas. Jika data dari Snowden benar, seluruh operator harus dilakukan audit forensik jaringan," ujar pengamat telekomunikasi Sarwoto Atmosutarmo, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2).
Mantan Direktur Utama Telkomsel ini mengungkapkan keheranannya mengapa pihak Australia bisa mendapatkan data pelanggan ponsel di Indonesia, karena hanya ada empat lembaga yang bisa mendapatkan data pelanggan ponsel, yaitu kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Karena ini sudah sering kali terjadi, saya rasa sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk meninjau ulang konfigurasi platform telekomunikasi kita sehingga ke depannya tidak mudah untuk disadap," katanya.
Peristiwa kali ini, bukan untuk yang pertama kali. November tahun lalu, aksi sadap Australia juga terungkap. Kali itu penyadapan dilakukan terhadap komunikasi telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono, serta sejumlah orang dekat mereka pada tahun 2009.
